BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Terciptanya kehidupan yang kondusif, nyaman, dan tentram dalam berbangsa dan bernegara merupakan suatu momentum yang dinanti-nantikan oleh sebagian besar penghuni republik ini. Adapun untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan cara mensterilisasi serta memperbaiki beberapa hal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat di negara ini, salah satunya adalah masalah penegakan hukum.
Penegakan hukum hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik
Namun yang terjadi pada saat ini jika kita mengamati, melihat dan merasakan bahwa penegakan hukum di negara ini berada pada kondisi yang tidak menggembirakan. Masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum. maka perlu dikaji lebih eklusif mengenai masalah penegakan hukum, lebih spesifiknya mengenai keadilan karena banyak spekulasi-spekulasi negatif yang berkembang di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa penegakan hukum saat ini sudah mulai menjauh dari keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
Dalam tulisan ini pemakalah akan mencoba membahas tentang hubungan keadilan dan hukum, prespektik keadilan dalam lingkup nasional, serta bagaimana bentuk dari keadilan yang diharapkan oleh masyarakat yang sejalan dengan hukum yang ada.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan permasalahan dari pembahasan makalah ini adalah :
1. Pengertian hukum dan Keadilan !
2. Hubungan hukum dan Keadilan !
BAB II
PEMBAHASAN
A. Hukum dan Keadilan Sosial
Mengutip pernyataan Sam Watertson, without the law, there can be no justice. And without justice, there can be no freedom. (Tanpa hukum, tidak akan ada keadilan. Dan tanpa keadilan, tidak akan ada kebebasan).
Satjipto Rahardjo dalam bukunya Biarkan Hukum Mengalir menuturkan bahwa hukum adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja pula dibebankan padanya. Sepanjang sejarahnya, manusia meninggalkan jejak-jejak yang demikian, yaitu membangun dan mematuhi hukum (making the law) dan merobohkan hukum (breaking the law). Sejarah hukum penuh dengan jejak-jejak pergulatan manusia untuk menemukan tatanan yang ideal bagi zamannya. Ada saatnya ia membangun suatu tatanan yang ‘bengis’, yang akhirnya diubahnya sendiri menjadi lembut.
Berbicara soal hukum, Dr. Mudzakir sebagaimana dikutip oleh Mirza Satria Buana, pun mengungkapkan bahwa hukum merupakan satu-satunya alat untuk dapat memberikan rasa keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum dan kebenaran bagi warga negara. Hukum adalah sebuah norma yang mau tidak mau, suka tidak suka harus ditaaati dan dipatuhi oleh warga negara tanpa terkecuali oleh para elit negara sendiri. Hukum itu tentu hanya bisa berlaku efektif apabila antara aparat dan rakyat terjalin pemahaman yang sama mengenai isi hukum dan mengapa hukum harus berbuat begini atau begitu kepada mereka.
Dalam kompleksitas Negara, hukum memiliki banyak tujuan dari dirinya. Tidak hanya sebagai alat pengatur masyarakat, namun juga sebagai pemberi rasa kepastian hukum, kemanfaatan bagi masyarakat dan yang terutama sebagai tonggak pedang keadilan bagi masyarakat.Mengenai hal ini, ada beberapa teori yang diungkapkan oleh para ahli yang berkenaan dengan hukum, seperti teori Plato tentang Hukum Sebagai Keadilan, Aristoteles Hukum sebagai Perasaan Sosial Etis, Thomas Aquinas Hukum Itu Merupakan Tatanan Ilahi, Jean Bodin Hukum merupakan Perintah Penguasa yang berdaulat, Jhon Locke Hukum Sebagai Alat Pelindung Hak Kodrat, Jeremy Bentham Hukum Sebagai Alat untuk Mencapai Kebahagiaan, dan Satjipto Rahardjo dengan teori Hukum Progresif. Begitu banyaknya teori yang dikembangkan oleh para ahli, namun dalam makalah sederhana ini hanya akan sedikit menyoroti pemikiran Karl Marx dan Jurgen Habermass mengenai hukum dan keadilan sosial.
B. Pengertian Keadilan
Sebelum lebih jauh membahas antara hukum dan keadilan sosial menurut pemikiran Karl Marx, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu pengertian daripada keadilan itu sendiri. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai pengertian keadilan, yang mana telah dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya, diantaranya:
· Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (Iustitia est constats perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi – Ulpianus).
· Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles).
· Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya (Keadilan Justinian).
· Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Herbert Spencer).
· Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.
· Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi (Nelson).
· Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia (John Salmon).
· Keadilan, buat saya adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah, keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi (Hans Kelsen).
· John Rawls mengkonepsikan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.
Begitu banyaknya pengertian keadilan yang diungkapkan para ahli, Satjipto Rahardjo sendiri mengemukakan pendapatnya mengenai keadilan. Menurutnya, keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek di luar diri kita, yang mana objek yang ada di luar diri kita ini adalah manusia. Bagaimana anggapan kita tentang manusia, itulah yang akan membuahkan ukuran-ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain. Apabila manusia itu kita anggap sebagai makhluk yang mulia, maka perlakuan kita terhadapnya pun akan mengikuti anggapan yang demikian itu dan hal ini akan menentukan ukuran yang akan kita pakai dalam mengahadapi mereka.
C. Hakikat Hukum dan Keadilan
Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. ‘Tatanan’ adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang terkadang dikatakan, yakni sebuah peraturan. Namun, hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk mengangkat hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri. Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.
Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayanai kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Menurutnya, hukum itu menunjuk keadilan. Adapun Plato mencanangkan suatu tatanan di mana hanya kepentingan umum yang diutamakan, yakni partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Lebih tepatnya ia mencanangkan suatu negara di mana keadilan akan dicapai secara sempurna. Pandangan tentang keadilan dari zaman klasik juga dikemukakan oleh Aristoteles. Bagi Aristoteles, keadilan hukum sama dengan keadilan umum.
Berbeda dengan Prof. Dr. Achmad Ali, S.H, M.H, guru besar ilmu hukum pada fakultas hukum UNHAS. Ia meragukan pandangan yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata keadilan. Sebab menurut pemikirannya, keadilan itu sendiri sesuatu yang abstrak dan bersifat subjektif. Karena bagaimanapun, keadilan itu menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu.
Menurut Hans Kelsen, kerinduan akan keadilan merupakan kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang tidak dapat ditemukan oleh manusia sebagai seorang individu terisolasi, dan oleh sebab itu ia berusaha mencarinya di dalam masyarakat. Dengan kata lain Hans Kelsen mengatakan, hakikat keadilan adalah kebahagiaan sosial.
Jika kita berbicara tentang keadilan, maka keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Keadilan dalam pengertian ini sesuai dengan dan diharuskan oleh setiap hukum positif, baik itu tatanan hukum kapitalistik maupun komunistik, demokratik maupun otokratik. Keadilan berarti pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut, keadilan inilah yang disebut sebagai keadilan berdasarkan hukum. Hanya dalam pengertian legalitas inilah konsep keadilan bisa masuk ke dalam ilmu hukum.
Hukum dalam tataran implementasinya bercorak rigid dan responsif; hukum menjadi rigidketika diposisikan sebagai sebuah norma yang agung dalam menjaga pranata ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat, namun disisi lain hukum juga harus mampu menjelma sebagai perwujudan dari cita-cita masyarakat, disinilah dikedepankan hukum yang memiliki ‘rasa empati’ terhadap rakyat (responsive).
Konsep hukum responsif merupakan jawaban atas kritik bahwa hukum seringkali lepas dari realitas sosial dan cita-cita keadilan. Konsep ini juga merupakan suatu upaya untuk mengintegrasikan kembali teori hukum , pilsafat politik, dan telaah sosial. Pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian yang sangat besar yang terus menerus dari teori hukum modern, untuk membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan lebih cerdas tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum.
Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif juga mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen. Tetapi di dalam hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa sistem hukum dibuka untuk tuntutan-tuntutan kerakyatan.
D. Jurgen Habermass dan Teorinya
Karl Marx sebagai pendahulu Habermass adalah filsuf yang secara radikal mengkritik pola dan praktek liberalisme-kapitalisme, yang memang bertentangan dengan prinsip pencerahan dan emansipasi sebagaimana dimaksud dalam humanisme-antroposentris. Marx yakin bahwa lewat perjuangan kelas dan revolusi, susunan masyarakat kelas akan diruntuhkan, sehingga persamaan dengan terhapusnya hak milik dan hubungan pemilikan subjek-objek, alienasi, nantinya akan menjadi lenyap. Akan tetapi rupanya Marx dengan materialisme sejarahnya masih terjebak pada statisme masyarakat. Sama dengan pola positivisme, Marxisme menilai masyarakat hanya sampai pada sisi materialnya. Adapun determinisme ekonomi Marxisme juga berdasarkan atas pemahaman positivistis tentang proses-proses sejarah masyarakat, yaitu bahwa sejarah masyarakat berlangsung menurut keniscayaan hukum-hukum alam. Karena basis (ekonomi) masyarakat menentukan superstruktur, maka perubahan pada basis itu berarti mengubah superstruktur.
Dengan didasari keprihatinan untuk mengatasi problem determinisme ekonomi Marxisme ortodok tersebut, selanjutnya lahirlah pemikiran kritis yang dikenal dengan “Teori Kritis.” Teori kritis itu sendiri pada mulanya dirumuskan oleh Max Horkheimer dan para filsuf yang tergabung dalam mazhab Frankfurt, sedangkan posisi Habermass adalah sebagai pembaharu. Berbeda dari Marxisme ortodok, teori kritis hendak mengembalikan Marxisme menjadi filsafat kritis. Karena sifatnya yang kritis, teori kritis dimaksudkan sebagai inspirator dan katalisator bagi sebuah gerakan dalam masyarakat sebagaimana watak Marxisme yang genuine dan kritis-revolusioner.
· Teori kritis Habermass
Jurgen Habermass adalah seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Dia adalah generasi kedua dari madzhab Frankfurt. Jurgen habermass merupakan penerus dari Teori kritis yang ditawarkan oleh para pendahulunya yaitu Max Horkheimer, Theodor Adorno dan Herbert Marcuse. Teori Kritis yang dipaparkan oleh para pendahulunya berakhir dengan kepesimisan atau kebuntuan. Meskipun begitu, teori kritis tidaklah begitu saja berhenti sampai di sini. Dengan menggunakan paradigma baru, Habermass telah melangkah bergerak kembali membangkitkan teori itu.
Dalam pandangan Habermass, kebuntuan-kebuntuan yang terjadi pada mazhab Frankfurt adalah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
a) Terjebak oleh daya integrative sistem masyarakat kapitalisme lanjut (the old capitalism), padahal dalam kenyataannya kaum buruh tidak mesti sepenuhnya terhegemoni dalam masyarakat kapitalis itu;
b) Teori kritis tetap bertolak pada pandangan Marx yang terlalu pesimis terhadap manusia yang memandang manusia semata-mata makhluk ekonomi dengan dialektika materialnya; dan
c) Teori kritis menerima sepenuhnya pemikiran Marx, bahwa manusia adalah makhluk yang bekerja, yang berarti juga menguasai.
Kegagalan teori kritis generasi pertama lebih disebabkan terperangkap atas teori filosofis Karl Marx yang mereduksi manusia hanya sebagai makhluk pekerja. Kemudian Jurgen Habermass muncul sebagai pembaharu Teori Kritis dengan memperbaharui konsep paradigma komunikasi. Pada hakikatnya teori kritis ini memiliki empat karakter utama yaitu :
a) Teori kritis bersifat historis, artinya teori kritis dilambangkan berdasarkan situasi masyarakat yang konkrit dan kritik imanen yaitu kritik terhadap masyarakat yang nyata-nyata tidak manusiawi.
b) Teori kritis bersifat kritis terhadap dirinya sendiri dengan cara evaluasi, kritik dan refleksi atas dirinya sendiri.
c) Teori kritis menggunakan metode dialektis sehingga teori kritis memiliki kecurigaan terhadap situasi masyarakat aktual.
d) Teori kritis adalah teori dengan maksud praktis yaitu teori yang mendorong transformasi masyarakat dan hanya mungkin dilakukan dalam praxis.
E. Perbandingan Keadilan Sosial Habermass dan Karl Marx
Karl Marx menyangkal bahwa keadilan adalah sebuah kondisi historis dan faktor sosial. Bagi Marxisme, teori ilmiah mengenai sejarah dari masyarakat tidak dapat didasarkan pada kesimpulannya dari konsep keadilan dan ketidakadilan. Sebelumnya, konsep ini merefleksikan kepada sebuah kesediaan elemental dan instingtif dari operasi hukum tersebut.
Sedangkan konsep keadilan menurut habermass, hukum dapat menjadi sarana perekat keharmonisan sosial masyarakat majemuk dengan syarat hukum harus dibentuk dalam komunikasi yang bebas dengan melibatkan para subyek hukum.
Dalam teori kritisnya aksi komunikatif, Habermass menyangkal bahwa identitas dan kesadaran masyarakat dibentuk oleh praktek dan kepercayaan yang berbeda seperti mediasi melalui aksi komunikatif, dimana didasarkan pada hubungan intersubjektif. Seperti teori keadilan lainnya, teori penyimpangan etika menghadapi isu benar dan salah, baik dan buruk, dan bagaimana standar dari etika dapat diadili melalui argumentasi moral dan beralasan persetujuan. Dia menyatakan bahwa untuk mendapatkan hal tersebut memerlukan komunikasi yang lancar sehingga persetujuan pada norma yang valid dapat diperoleh. Untuk pekerjaan demokrasi, habermass mengatakan bahwa harus ada proses publik mengenai interaksi komunikatif dan kesetaraan hak dari partisipasi politik pada publik.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Hakikat hukum adalah keadilan, karena hukum berfungsi melayanai kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Konsep hukum responsif merupakan jawaban atas kritik bahwa hukum seringkali lepas dari realitas sosial dan cita-cita keadilan. Adapun hakikat keadilan sosial dalam pemikiran Karl Marx adalah apabila suatu masyarakat telah terciptanya perwujudan diri melalui kasih sayang, kerjasama suatu masyarakat tanpa kelas (classless society), tanpa kekerasan, dan tanpa penindasan, serta manusia yang terbebas dari segala macam bentuk alienasi diri manusia. Sedangkan konsep keadilan sosial menurut habermass, hukum dapat menjadi sarana perekat keharmonisan sosial masyarakat majemuk dengan syarat hukum harus dibentuk dalam komunikasi yang bebas dengan melibatkan para subyek hukum.
DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta, Kencana, 2010)
Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, (Jakarta, Kompas Media Nusantara, cet. I, 2007)
Rusdianto, Beberapa Teori Hukum Sebagai Hasil dari Disiplin Ilmu Teori Hukum, (Fakultas Hukum, UNNAR, 2012), Slide
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991)
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari judul asli General Theory of Law and State: New York; Russel and Russel, 1971, (Bandung, Nusa Media, 2009)
Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar