HAM BERPERSPEKTIF GENDER
PENDAHULUAN
Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 menegaskan, bahwa “setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara” Penegasan ini merupakan symbol suatu kehidupan bermasyarakat dengan suatu visi tentang perlunya menghormati kemanusiaan setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa dan jenis kelamin. Masyarakat dunia mengakui bahwa wanita berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia, dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya. Pengakuan tersebut diwujudkan dalam Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1967, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada tahun1979 yang dinyatakaan berlaku pada tahun 1981, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita pada tahun 1993.
Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa pelanggaran hak-hak berikut :
Ø Hak atas kehidupan
Ø Hak atas persamaan
Ø Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
Ø Hak atas perlindungan yang sama dimuka umum
Ø Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya.
Ø Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
Gender dibangun dan dikonstruksikan sedemikian rupa melalui adat, tradisi, kebiasaan pola asuh, pendidikan, untuk membedakan tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki dibedakan antara seks (jenis kelamin) secara biologis dan realitas konstruksi sosial budaya . Secara kodrat biologis, perempuan adalah menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, menopause, sedangkan laki-laki menghasilkan sperma yang dapat membuahi sel perempuan , secara fakta sosial , perempuan dikonstruksikan sebagai pengasuh anak, mengatur rumah tangga, yang berkaitan dengan fungsi di ranah domestik , sedangkan laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga.pencari nafkah keluarga, bertugas di ranah publik
Berdasar kedua fakta tersebut, maka dapat dibedakan antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang. Dalam tabel berikut :
| Aspek yang dibedakan | Perempuan | Laki-laki |
| Karakteristik sifat Ruang Lingkup kerja Fungsi Stereotip kerja Pembagian kerja gender | Feminin Domestik Pencari nafkah tambahan Kerja feminine Reproduktif (mengasuh anak, mengurus rumah tangga, dan sebagainya) | Maskulin Publik Pencari nafkah utama Kerja maskulin Produktif (kerja yang menghasil |
Diskriminasi berbasis gender adalah sumber dari berbagai pelanggaran HAM. Diskriminasi tersebut dapat berbentuk marginalisasi (peminggiran), yang banyak terjadi dalam bidang ekonomi, sub-ordinasi (penomorduaan), adanya anggapan bahwa perempuan lemah, stereotip (citra buruk), pandangan buruk terhadap perempuan, violence(kekerasan), yaitu serangan fisik dan psikhis, beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggungjawab perempuan yang berat dan terus menerus.
Kesadaraan mengenai hak-hak perempuan dalam masyarakat tidaklah dapat tercipta dengan sendirinya tanpa melalui upaya rekayasa social (social enggenering). Kondisi ini dapat dicapai apabila seluruh lapisan masyarakat baik di tataran eksekutif, legislative, yudikatif maupun sebagai warga masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak-hak asasi perempuan, dan ini merupakan tanggungjawab kita bersama.
HAK-HAK ASASI PEREMPUAN YANG DILINDUNGI DOKUMEN-DOKUMEN HAK ASASI DASAR PBB
Ø Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)
Preambule DUHAM :
“ Membuat komitmen bahwa bangsa-bangsa di dunia yang mengikrarkan Deklarasi Universal Hak Asasi manusia secara kerjasama dengan PBB akan mencapai pemajuan (promotion) penghormatan universal dan observance of human rights dan fundamental freedoms”.
Pasal 1 :
“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”
Pasal 2 :
“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun kedudukan lain…”
Ø Konvensi Internasional Hak Politik dan Sipil (ICCPR)
Ø Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)
Ø Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD)
Ø Konvensi Anti Penyiksaan (CAT)
Ø Konvensi Hak Asasi Anak (CRC)
Ø Konvensi Penghapusan Semua Bentuk diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, disebut juga sebagai Konvensi Wanita . Konvensi Wanita menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara wanita dan laki-laki (equality and equity) , yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang dan segala kegiatan.
Konvensi wanita mengakui adanya :
a. perbedaan biologis atau kodrati antara wanita dan laki-laki
b. perbedaan perlakuan terhadap wanita yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada wanita. Kerugian itu berupa sub-ordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada.
c. Perbedaan kondisi dan posisi antara wanita dan priakarena perlakuan diskriminatif atau karena lingkungan, keluarga dan masyarakat tidak mendukung kemandirian wanita.
Prinsip Konvensi Wanita adalah a) Prinsip persamaan, b) Non-Diskriminasi , c) Kewajiban Negara. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan untuk merumuskan strategi memajukan hak-hak asasi perempuan. Prinsip tersebut juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengkaji apakah suatu kebijakan , aturan atau ketentuan mempunyai dampak, jangka pendek maupun jangka panjang yang merugikan wanita.
PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP HAK-HAK ASASI PEREMPUAN
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) :
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- Undang-Undang Nomer 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993
- Rekomendasi Umum No.19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan
- Undang-Undang Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :
Pasal 45 : “Hak Wanita dalam Undang-Undang ini adalah Hak Asasi Manusia.”
- Amandemen II UUD 1945 :
Pasal 28 a :
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
Pasal 28 I ayat (1) :
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- Undang-Undang Nomer 26 tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu
Berbagai bentuk peraturan yang sudah ada menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, namun demikian hukum yang berlaku dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkhi yang masih mempengaruhi rumusan hokum yang berlaku.
Pemahaman di dalam masyarakat mengenai hukum hanya terpusat pada hukum sebagai aturan-aturan, norma-norma dan asas-asas. Dalam hal ini hukum harus dilihat sebagai suatu system yang terdiri dari tiga komponen yaitu legal substance sebagai produk hokum, kebijakan, aturan perundang-undangan), legal structure (institusi atau penegak hukum ) serta legal culture (budaya hukum, meliputi ide-ide, sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum).
Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum merupakan permasalahan yang selama ini terjadi, yaitu :
- Masyarakat
- Hukum dan perlindungan
- Pranata peradilan Pidana
- Pelaku Tindak kekerasan
- Korban tindak kekerasan
- Lembaga legislative
- Lembaga Pers
PENUTUP
Perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk memberikan perlindungan hokum bagi perempuan. Namun demikian dalam penegakannya tidak dapat dilepaskan bagaimana struktur yang memadai baik sarana prasarana maupun para penegak hukumnya dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan serta nilai dalam masyarakat yang cenderung mengabaikan hak-hak korban merupakan permasalahan yang sangat kompleks, tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya kemauan, keinginan dari seluruh komponen dalam masyarakat, Negara untuk berempaty.
pekanbaru,28 Desember 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar