ABSTRAK
TANTANGAN INDONESIA MENGHADAPI MEA
MEA adalah
bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagaangan bebas
antara Negara-negara asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya
telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic
Community (AEC). Pada KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997 Para
Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil,
makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi
kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Pada KTT Bali pada bulan Oktober
2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan
menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020.[1]
ASEAN Security Community dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak
terpisahkan dari Komunitas ASEAN Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara
yang kuat dalam membangun Komunitas ASEAN.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi
ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi
kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas
integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang
jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak
sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan
berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta
kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang
efektif berbasis aturan. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi kekuatan
untuk menghadapi serangan produk luar masuk. Mekanisme pasar
domestik akan mampu menghidupkan dan memperkuat kondisi ekonomi dalam negeri,
kultur dan budaya yang konsumtif merupakan anugrah yang perlu disyukuri karena
kebutuhan untuk meningkatkan daya beli akan timbul dan merupakan dorongan
alami dari masyarakat dan menjadi kekuatan pasar domestik. Upaya
Indonesia menyongsong pemberlakuan pasar tunggal Asean dirasa penting karena
waktu pelaksanaannya sudah dekat, apalagi Indonesia dinilai oleh banyak
kalangan belum cukup siap. Bahkan muncul berbagai pandangan skeptik dan
kekhawatiran yang berlebihan atas dampak pemberlakuan Pasar Tunggal Asean 2015,
karena dapat menekan dan memporak porandakan pasar dan perekonomian domestik
Indonesia.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Ditinjau dari
berbagai parameter daya saing, Indonesia tidak satu pun memiliki keunggulan
yang signifikan dibanding negara-negara pesaing. Bahkan, untuk beberapa
parameter, posisi Indonesia tertinggal jauh di belakang negara-nagara Asean
lainnya. Satu-satunya keunggulan yang dimiliki Indonesia hanya dari segi
pengusaan bahan baku berbasis sumber daya alam, baik mineral maupun agro.
Namun, dengan pemberlakuan pasar tunggal Asean, dapat dipastikan Indonesia akan
semakin kehilangan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki.
Bersamaan dengan ditandatanganinya ASEAN charter, para
pemimpin ASEAN juga menandatangani cetak biru MEA 2015 yang merupakan grand
design MEA yang berisi jadwal strategis, yakni tahapan pencapain dari
masing-masing pilar MEA. Target waktu pencapaian MEA terbagi empat fase yaitu
2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015. Cetak biru ini menjadi arah
bagi kawasan maupun negara anggota untuk mencapai MEA 2015. Masing-masing
negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam cetak biru untuk
membentuk kredibilitas ASEAN.
Mengingat pentingnya perdagangan eksternal bagi ASEAN dan
stategi pembangunan ekonomi di negara ASEAN yang outward looking, cetak
biru MEA memuat 4 kerangka kerja atau pilar MEA, yaitu :
1. ASEAN
sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran
bebas barang, jasa, investasi, tenanga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih
bebas.
2. ASEAN
sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan
kompetisi, perlindungan konsumen, ha katas kekayaan intelektual, pengembangan
infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce.
3. ASEAN
sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen
pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk
negara-negara CLMV yang termuat dalamInitiative for ASEAN Integration.
4. ASEAN
sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global
dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi di luar kawasan, dan
meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.
Keempat pilar MEA tersebut saling berkaitan satu sama lain.
ASEAN sebagi pasar tunggal dan basis produksi internasional harus memiliki daya
saing ekonomi yang tinggi, baik sebagai kawasan dalam kerangka persaingan
dengan kawasan/negara lain, maupun anta individu anggota.
Mengingat kondisi dan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia
saat ini apakah memang sudah pantas Indonesia melaksanakan MEA di 2015 ini ?
mengkin memang benar jika mengimplementasikan keempat pilar tersebut secara
utuh maka Indonesia bisa menjadi negara yang sesuai dengan apa yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar. Akan tetapi kita perlu melihat dan menginat keadaan
masyarakat menengah kebawah. Dimana mereka melakukan usahanya dengan cara yang
masih sederhana dan belum bisa dikatakan “bisa bersaing” dengan
negara-negara lain.
Tidak adanya skill yang mempuni juga akan mengakibatkan
rakyat Indonesia nantinya hanya akan menadi “pembantu” di rumah sendiri.
Dikarenakan pada MEA nantinya setiap individu dituntut untuk bisa berkompetisi
dengan orang-orang yang sudah mempunyai berbagai pegalaman baik dari dalam
negeri maupun luar negerinya.
Salah satu yang akan menjadi sasaran negara lain adalah
kekayaan negara ini. Indonesia yang sangat kaya akan kekayaan alamnya yang
tidak dipergunakan dan di kelola oleh pemerintah dan masyarakatnya dengan baik,
nantinya pada saat berlangsungnya MEA akan menjadi milik orang asing yang
berada di Indonesia. Lagi-lagi dikarenkan rakyat Indonesia yang masih belum
faham dan belum mengerti hakekat dari persaingan global.
Pemerintahan yang masih korup juga bisa mengakibatkan
menderitanya bangsa ini untuk kesekian kalinya. Birokrasi yang sangat mudah
ditembus oleh uang, serta nepotisme yang masih mendarah daging disetiap lembaga
pemerintahan nantinya akan berpotensi mengakibatkan bangsa Indonesia akan
“terjajah” oleh negara asing untuk yang kesekian kalinya.
Bayaknya orang Indonesia yang tak mempunyai pekerjaan
nantinya akan mendapatkan pekerjaan tapi dibawah orang asing sebagai
pemimpinnya. Kekayaan Indonesia yang tak pernah dimanfaatkan akan dimanfaatkan
di era MEA ini akan tetapi yang memanfaatkan adalah orang asing juga. Indonesia
belumlah siap secara individu maupun birokrasi untuk menghadapi MEA 2015 ini.
Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui apa-apa tentang MEA takutnya akan
membuat mereka tidak mempersiapkan dirinya untuk berkompetisi dengan orang
lain.
Sifat orang Indonesiapun menjadi salah satu pengaruh apakah
MEA nantinya akan membangun ekonomi masyarakat Indonesia atu tidak. Dikarenakan
kebanyakan sifat masyarakat Indonesia yang lebih mencintai produk asing
daripada produk dalam negeri akan mengakibatkan para pengrajin dan pengusaha
menengah kebawa Indonesia akan “gulung tikar” karena tidak adanya pelanggan.
Serta kurangnya rasa nasionalis yang ada disetiap individu akan menyebabkan
dengan mudahnya masyarakt Indonesia nantinya untuk dipengaruhi dan dikuras habisa
harta kekayaan negara ini.
Jadi apakah kita masih bisa mengatakan bahwa MEA itu
bertujuan untuk memajukan dan membangkitkan kembali Indonesia yang dulunya
sempat dijuluki “macan Asia” ? ataukah nantinya MEA hanyalah menguntungkan dan
membuat sebagian atapun kelompok menjadi semakin sejahtera dan rakyat miskin
semakin mendarta ? tapi apalah daya, 2014 telah berlalu dan sekarang adalah
saat dimana Indonesia akan membuktikan “kesiapannya” menghadapi MEA di tahun
ini. Bukanlah bersifat pesimis tapi jika melihat keadaan masyarakat Indonesia
saat ini maka benarkah MEA nantinya akan membangkitkan lagi Negara Indonesia
ini menjadi macan ASIA ataukah negara ini akan kembali ke masa penjajahan
seperti dulu.
Pertumbuhan
ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat penting dicapai karena setiap
negara menginginkan adanya proses perubahan perekonomian yang lebih baik dan
ini akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam
hal mempercepat pertumbuhan ekonomi ada banyak hal yang menjadi jalan keluar
agar dapat memacu percepatan tersebut, mulai dari melakukan pembenahan internal
kondisi perekonomian disuatu negara bahkan sampai melakukan kerjasama
internasional dalam segala bidang untuk dapat memberikan kontribusi positif
demi percepatan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi yaitu faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam,
faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya dan faktor daya
modal.[2]
Lalu kita dapat melihat bagaimana kelima faktor tersebut sudah secara maksimal
dikelola, faktanya ada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang masih
terbelakang dalam pengelolaan beberapa faktor tersebut walaupun kita juga dapat
melihat beberapa negara lainnya sudah cukup mampu mengelola dengan baik. Jika
melihat bagaimana Indonesia mengelola kelima faktor tersebut, beberapa
faktor masih belum dapat dimaksimalkan untuk itu Indonesia dan sembilan negara
lainnya membentuk ASEAN Community 2015 atau Komunitas ASEAN 2015 dengan tujuan
yang baik. Pada makalah ini saya akan mencoba fokus membahas mengenai
masyarakat ekonomi ASEAN 2015.
MEA adalah bentuk integrasi ekonomi
ASEAN dalam artian adanya system perdagaangan bebas antara Negara-negara asean.
Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati
perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC).
Pada KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997 Para Pemimpin ASEAN
memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat
kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan
kesenjangan sosial-ekonomi. Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para
pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi
tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020.[3]
ASEAN Security Community dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak
terpisahkan dari Komunitas ASEAN Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara
yang kuat dalam membangun Komunitas ASEAN.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagaangan
bebas antara Negara-negara ASEAN. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN
lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN
Economic Community (AEC).
Pada KTT di Kuala Lumpur pada
Desember 1997 Para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi
kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi
yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi (ASEAN
Vision 2020). Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN
menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari
integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, ASEAN Security Community dan
Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas
ASEAN. Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara yang kuat dalam membangun
Komunitas ASEAN pada tahun 2020.
Selanjutnya, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan target yang jelas dan jadwal untuk pelaksanaan.
Selanjutnya, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan target yang jelas dan jadwal untuk pelaksanaan.
Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan
Januari 2007, para Pemimpin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk
mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN
Visi 2020 dan ASEAN Concord II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang
Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 Secara khusus, para pemimpin
sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun
2015 dan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang,
jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.[4]
A.
Persiapan Indonesia Menghadapi MEA
Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) / AEC (Asean Economic Community) 2015 adalah proyek yang
telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan
stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar
negara ASEAN yang kuat. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara
anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga
kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Dalam hal ini, yang perlu
dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari
komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan
peluang MEA 2015, serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing
dengan Negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di
negeri sendiri akibat terimplementasinya MEA 2015 tidak terjadi.
Pemerintah
telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar
bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan
diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor
barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis
karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari lima
sektor jasa yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan
teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi
dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja.
Sejauh
ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana
strategis pemerintah untuk menghadapi MEA / AEC, antara lain :
1.
Penguatan
Daya Saing Ekonomi
Pada
27 Mei 2011, Pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakan perwujudan transformasi
ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang
kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sejak MP3EI diluncurkan sampai
akhir Desember 2011 telah dilaksanakan Groundbreaking sebanyak
94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur.
2. Program
ACI (Aku Cinta Indonesia)
ACI
(Aku Cinta Indonesia) merupakan salah satu gerakan ‘Nation Branding’
bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres No.6 Tahun
2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 Kementrian Negara dan
Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye
nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana,
aksesoris, entertainment, pariwisata dan lain sebagainya. (dalam
Kemendag RI : 2009:17).
3. Penguatan
Sektor UMKM
Dalam
rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin mengadakan
mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah ‘Pameran Koperasi dan UKM
Festival’ pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463 KUKM. Acara ini bertujuan
untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai
stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha
kecil serta menengah.
Selain
itu, persiapan Indonesia dari sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)
untuk menghadapi MEA 2015 adalah pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA
2015, yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi
kepada masyarakat dan KUKM mengenai pemberlakuan MEA pada akhir 2015.
Adapun
langkah-langkah antisipasi yang telah disusun Kementerian Koperasi dan UKM
untuk membantu pelaku KUKM menyongsong era pasar bebas ASEAN itu, antara lain
peningkatan wawasan pelaku KUKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi
dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk KUKM lokal, penciptaan
iklim usaha yang kondusif.
Namun,
salah satu faktor hambatan utama bagi sektor Koperasi dan UKM untuk bersaing
dalam era pasar bebas adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku KUKM
yang secara umum masih rendah. Oleh karena itu, pihak Kementrian Koperasi dan
UKM melakukan pembinaan dan pemberdayaan KUKM yang diarahkan pada peningkatan
kualitas dan standar produk, agar mampu meningkatkan kinerja KUKM untuk
menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi.
Pihak
Kementerian Perindustrian juga tengah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan
terhadap sektor industri kecil menengah (IKM) yang merupakan bagian dari sektor
UMKM. Penguatan IKM berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui
perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang atau jasa untuk dieskpor.
Selain itu, koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan kementerian pun terus
ditingkatkan sehingga faktor penghambat dapat dieliminir.
4. Perbaikan
Infrastruktur
Dalam
rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil, selama tahun 2010 telah
berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti
prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut,
transportasi udara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan :
1.
Perbaikan Akses Jalan dan
Transportasi
2.
Perbaikan dan Pengembangan Jalur TIK
3.
Perbaikan dan Pengembangan Bidang
Energi Listrik.
5. Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Salah
satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur pendidikan. Selain
itu, dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah
membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi
ruang kelas rusak berat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih
terdapat sekitar 173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak
berat. (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:36).
6. Reformasi
Kelembagaan dan Pemerintahan
Dalam
rangka mendorong Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, telah
ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka
panjang 2012-2025 dan menengah 2012-2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku
kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Upaya penindakan terhadap
Tindak Pidana Korupsi (TPK) ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yang
dilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian.
Sementara
itu, sebagian pendapat menyatakan bahwa Indonesia Belum Siap akan
MEA 2015. Salah satunya,Direktur Eksekutif Core Indonesia (Hendri Saparini) menilai
persiapan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) 2015 masih belum optimal. Pemerintah baru melakukan
sosialisasi tentang “Apa Itu MEA” belum pada sosialisasi apa yang harus
dilakukan untuk memenangi MEA. Sosialisasi “Apa itu MEA" yang telah
dilakukan pemerintah pun ternyata masih belum 100% karena sosialisasi baru
dilaksanakan di 205 kabupaten dari jumlah 410 kabupaten yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.
Hendri
menjelaskan besarnya komitmen pemerintah terhadap kesepakatan MEA ternyata
bertolak belakang dengan kesiapan dunia usaha. Menurutnya dari hasil in-depth
interview Core dengan para pengusaha ternyata para pelaku usaha bahkan
banyak yang belum mengerti adanya kesepakatan MEA. Dia mengatakan salah satu
strategi yang dipersiapkan pemerintah menjelang MEA adalah Indonesia harus
menyusun strategi industri, perdagangan dan investasi secara terintegrasi
karena dengan adanya implementasi MEA beban defisit neraca perdagangan akan
semakin besar maka dari itu membuat strategi industri harus menjadi prioritas
pemerintah.
Strategi
dan persiapan yang selama ini telah dilakukan oleh para stake
holder yang ada di Indonesia dalam rangka menghadapi sistem
liberalisasi yang diterapkan oleh ASEAN, terutama dalam kerangka integrasi
ekonomi memang dirasakan masih kurang optimal. Namun hal tersebut memang
dilandaskan isu-isu dalam negeri yang membutuhkan penanganan yang lebih
intensif. Diperlukan kedisiplinan dari pihak pemerintah, terutama yang
berkaitan dengan wacana persiapan menghadapi realisasi AEC ditahun 2015, yaitu
dengan peningkatan pengawasan terhadap perkembangan implementasi sistem yang
terdapat dalam Blue Print AEC.
B.Karakteristik Dan Unsur Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA)
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir
dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada
konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan
memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas
waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus
bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar,
inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan
multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan
komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai
pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif
dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada
inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas;
memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan
memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan
Masyarakat Ekonomi ASEAN. pada saat yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap
Negara Kamboja, Laos, Myanmar dan VietNam melalui Initiative for ASEAN
Integration dan inisiatif regional lainnya. Bentuk Kerjasamanya adalah :
- Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
- Pengakuan kualifikasi profesional
- Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan;
- Langkah-langkah pembiayaan perdagangan
- Meningkatkan infrastruktur
- Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN
- Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah
- Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Pentingnya perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan
kebutuhan untuk Komunitas ASEAN secara keseluruhan untuk tetap melihat ke
depan, karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA):
- Pasar dan basis produksi tunggal,
- Kawasan ekonomi yang kompetitif,
- Wilayah pembangunan ekonomi yang merata
- Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.
Karakteristik ini saling berkaitan kuat. Dengan Memasukkan
unsur-unsur yang dibutuhkan dari masing-masing karakteristik dan harus
memastikan konsistensi dan keterpaduan dari unsur-unsur serta pelaksanaannya
yang tepat dan saling mengkoordinasi di antara para pemangku kepentingan yang
relevan.[5]
C. Langkah Strategis dan Hambatan Dalam
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Pelaksanaan kesepakatan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sudah di depan mata. Indonesia harus mulai
mempersiapkan diri jika tidak ingin menjadi sasaran masuknya
produk-produk negara anggota ASEAN. Indonesia harus banyak belajar dari
pengalaman pelaksanaan free trade agreement (FTA) dengan China,
akibatnya China menguasai pasar komoditi Indonesia. Tidak ada pilihan lain
selain menghadapi dengan percaya diri bahwa bangsa Indonesia mampu dan menjadi
lebih baik perekonomiannya dalam keikutsertaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
ini. Beberapa langkah strategis yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah ialah
dari sektor usaha perlu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, memberikan
bantuan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, memperbaiki
kualitas produk dalam negeri dan memberikan label SNI bagi produk dalam negeri
agar memiliki nilai ekspor sehingga mampu bersaing, mendorong swasta untuk
memanfaatkan pasar terbuka. Dalam sektor investasi, Indonesia dinilai akan
menjadi negara yang lebih banyak diuntungkan karena diharapkan investasi asing
mampu tumbuh pesat di Indonesia.[6]
Dalam sektor tenaga kerja
Indonesia perlu meningkatkan kualifikasi pekerja, meningkatkan mutu pendidikan
serta pemerataannya dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat.
Sektor infrastruktur perlu adanya perbaikan infrastruktur fisik melalui
pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi,
telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, dan restrukturisasi industri.
Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai adanya
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang
diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kesiapannya ketika era
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 datang. Kita akan mampu menghadapi berbagai macam
tantangan dalam datangnya era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 apabila kita
mempunyai daya saing yang kuat, persiapan yang matang, sehingga produk-produk
dalam negeri akan menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dan kita mampu
memanfaatkan kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 untuk kepentingan bersama
dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[7]
Hambatan yang dihadapi oleh
pekerja Indonesia untuk bekerja di negara ASEAN adalah mengenai bahasa dan
perbedaan peraturan kerja, maka perlu ditingkatkan kemampuan bahasa dan
pemahaman aturan di negara-negara ASEAN.[8]
D. Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam MEA
Adapun tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 adalah :
1. competition
risk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam
jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing
dengan
produk-produk
luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan
defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.
2. exploitation
risk dengan skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh
perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah
sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup
kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak
ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia
belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya
alam yang terkandung.
3. risiko
ketenagakarejaan dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia
masih kalah bersaing dengan tenaga kerja. Pasar
bebas tenaga kerja akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, mengingat
saat ini konflik buruh dengan pengusaha masih terus berlanjut terkait dengan
upah minimum.
Sementara
itu, Myanmar, Kamboja dan Vietnam menawarkan upah buruh yang lebih murah
dibandingkan dengan upah buruh di Indonesia. Direktur Indonesia for Global
Justice Riza Damanik mewaspadai dampak buruk penerapan MEA terhadap upah buruh.
Menurutnya, penerapan MEA pada 2015 nanti dapat mendorong upah murah, sebagai
strategi untuk menarik investasi ke Indonesia. Padahal menurutnya hingga saat
ini pemerintah belum serius dalam meningkatkan kesejahteraan buruh, dan hal ini
akan diperparah dengan berlakunya MEA yang membebaskan arus investasi dan
kapital karena ditakutkan pemerintah akan menggunakan upah murah sebagai
insentif dalam menarik investasi ke Indonesia.Namun, pada dasarnya tingkat upah
buruh dapat ditingkatkan jika biaya logistik yang harus ditanggung oleh
pengusaha dapat ditekan. Pasalnya, menurut ekonom Institute for Development of
Economic and Finance (INDEF) Ahmad Erani Yustika, saat ini pengusaha sulit
untuk menaikkan besaran upah minimum ketika mereka harus menanggung biaya
logistik yang tinggi.
Saat
ini pengusaha harus membayar biaya logistik hingga 17% dari biaya produksi dan
juga harus menghadapi tingginya suku bunga kredit yang mencapai 11%-13% yang
semakin mempersempit ruang untuk menaikkan besaran upah buruh.Seharusnya
disinilah pemerintah menunjukkan kontribusinya, dengan menurunkan beban yang
harus dibayarkan pengusaha tersebut, sehingga pengusaha memiliki ruang untuk
meningkatkan upah buruh. Hal ini juga akan berdampak pada iklim usaha yang
lebih kondusif dan menaikkan daya saing Indonesia, namun tidak melalui upah
murah.Lebih dari itu, kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih
membutuhkan banyak peningkatan, sehingga di masa mendatang Indonesia mampu
untuk menyuplai tenaga kerja terampil, bukannya buruh seperti kondisi yang ada
saat ini.[9]
E. Pengaruh Mea Terhadap Kondisi
Ekonomi Nasional Maupun Regional
MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) merupakan salah
satu tantangan bagi bangsa indonesia untuk menghadapi MEA adalah antisipasi
melalui optimalisasi pengembangan sumber daya alam yang akan memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat nasional maupun regional, memanfaatkan lahan yang ada dengan
kondisi iklim yang mendukung dengan berbagai tanaman yang dibutuhkan
masyarakat dan tidak terlalu berorientasi ekspor.
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi kekuatan untuk
menghadapi serangan produk luar masuk. Mekanisme pasar domestik akan
mampu menghidupkan dan memperkuat kondisi ekonomi dalam negeri, kultur dan
budaya yang konsumtif merupakan anugrah yang perlu disyukuri karena kebutuhan
untuk meningkatkan daya beli akan timbul dan merupakan dorongan
alami dari masyarakat dan menjadi kekuatan pasar domestik.
Rempah-rempah adalah prospek yang paling
menguntungkan untuk dijual ke luar negeri, orientasi ekspor harus bersumber
dari potensi yang dihasilkan oleh dukungan alam, kekuatan kondisi alam yang
harus dicermati, pola tanam rempah-rempah tidak terlalu sulit dan tidak terlalu
banyak memerlukan pemeliharaan yang intens, karena dengan mudahnya
berkolaborasi dengan kondisi alam dan iklim yang ada.
Pengembangan pola tanam rempah-rempah dengan didasarkan
kepada identifikasi jenis/perkluster jenis rempah-rempah akan memudahkan dalam
menghitung besaran kemampuan pemenuhan kebutuhan pasar. Pasar rempah-rempah
tidak akan pernah berkurang karena sangat dibutuhkan dan pasarnya tersebar
luar.
Pemanfaatan lahan tidur yang tersebar luas, perlu
dimanfaatkan dengan tenaga kerja yang ada (masyarakat), menerjunkan penyuluh
pertanian dan akademisi selaku tenaga profesional, fasilitasi bibit rempah-rempah
dari pemerintah, dengan pola pengawasan dan pengendalian masa panen dan
pemasaran sangat efektif untuk memicu masyarakat berperan aktif meningkatkan
dan memperkuat ekonomi negara.[10]
Kejayaan dan kekuatan ekonomi tidak selamanya harus dengan
menggali potensi yang baru tetapi memperkuat potensi yang ada/yang tersedia
melalui pengembangan mutu dan jumlah dan mempelajari kondisi pasar dan
mekanisme pemasaran melalui perluasan pasar produk dan segmentasi pasar.
Memakmurkan masyarakat dengan kekuatan potensi yang ada yang
bersumber dari alam negeri kita sendiri, karena kebutuhan pokok adalah
kebutuhan yang intens dibutuhkan masyarakat dan itu bukan kendaraan atau jenis
industri lainnya, tetapi pangan sebagai kekuatan untuk memenuhi kelangsungan
hidup yang paling mendasar.
Infrastruktur, sebagai sarana pendukung distribusi
hasil-hasil rempah-rempah maupun pangan dari dan ke masyarakat hal
pokok yang dibutuhkan dan perlu diprioritaskan. Pasar pangan
mayoritas ada di dalam negeri, sehingga ketahanan pangan dengan pola
pengembangan pertanian mutlak diperlukan melalui pemanfaatan lahan tidur. Pasar
rempah-rempah ada di luar negeri, sebagai sumber untuk ekspor. Sumber daya alam
lainnya seperti minyak bumi dan gas atau batu bara, tidak perlu dieksploitasi besar-besaran
dan harus segera dibatasi karena akan merusak alam, akan habis
seiring waktu dan merusak sumber hayati lainnya.
Mengembalikan negara industri menjadi negara agraris sangat
sulit, tetapi merubah negara agraris menjadi negara industri sangat mudah.
Memperkecil hal yang mudah dengan menghindari hal sulit harus dilakukan
sehingga terjadi keseimbangan yang dapat mensejahterakan masyarakat.[11]
F. Pengaruh Dan Tantangan Mea
Terhadap Umkm
Isu tentang penguatan sektor UMKM dan pasar domestik
akhir-akhir ini kembali marak diperbincangkan setelah para menteri ekonomi dari
negara-negara ASEAN bertemu di Brunei Darussalam pada bulan Agustus 2013 dalam
rangka mematangkan rencana pemberlakuan pasar tunggal ASEAN.
Pemberlakuan pasar tunggal ASEAN direncanakan, dengan maksud
untuk:
1) mewujudkan ASEAN sebagai pasar dan basis produksi
tunggal,
2) menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing tinggi,
3)
menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan pembangunan ekonomi yang lebih merata
merata, dan
4) menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dengan
perekonomian dunia. Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan ASEAN sebagai
sebuah kawasan yang bebas akan arus barang, jasa, faktor produksi, investasi,
modal, dan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN, serta untuk mengurangi
kemiskinan dan kesenjangan ekonomi diantara negara-negara anggotanya, termasuk
Indonesia, melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan.
Saat
ini, sekitar 96% perusahaan atau entitas bisnis di Asean berstatus UMKM.
Sumbangan dunia UMKM ke Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan mencapai 53%. Dari
total ekspor Asean, 31% di antaranya berasal dari UMKM.[12]
Upaya Indonesia menyongsong pemberlakuan pasar tunggal Asean
dirasa penting karena waktu pelaksanaannya sudah dekat, apalagi Indonesia dinilai
oleh banyak kalangan belum cukup siap. Bahkan muncul berbagai pandangan skeptik
dan kekhawatiran yang berlebihan atas dampak pemberlakuan Pasar Tunggal Asean
2015, karena dapat menekan dan memporak porandakan pasar dan perekonomian
domestik Indonesia.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Ditinjau dari
berbagai parameter daya saing, Indonesia tidak satu pun memiliki keunggulan
yang signifikan dibanding negara-negara pesaing. Bahkan, untuk beberapa
parameter, posisi Indonesia tertinggal jauh di belakang negara-nagara Asean
lainnya. Satu-satunya keunggulan yang dimiliki Indonesia hanya dari segi
pengusaan bahan baku berbasis sumber daya alam, baik mineral maupun agro.
Namun, dengan pemberlakuan pasar tunggal Asean, dapat dipastikan Indonesia akan
semakin kehilangan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki.
Berdasarkan kajian kementerian perindustrian, terdapat empat
faktor yang membuat daya saing Indonesia di bawah rata-rata negara pesaing di
kawasan Asean. Keempat faktor itu adalah :
1) kinerja logistik,
2) tarif pajak,
3) suku bunga bank, dan
4) produktivitas tenaga
kerja.
Dari segi kinerja logistik, berdasarkan
kajian Bank Dunia Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat ke-59 dari 155
negara yang disurvei. Di tingkat Asean, kinerja logistik Indonesia masih lebih
rendah dibanding Singapura (nomor 1 dunia), Malaysia (29), Thailand (38),
Filipina (52), dan Vietnam (53). Kinerja logistik ini didasarkan pada beberapa
penilaian, seperti: penilaian kinerja bea cukai, infrastruktur, pelayaran internasional,
kualitas logistik, kecepatan pelacakan barang, serta waktu kerja. Dalam hal ini
infrastruktur merupakan kendala terbesar, karena mendapat penilaian terburuk di
antara komponen penilaian lainnya untuk Indonesia. Biaya logistik di Indonesia
saat ini masih sekitar 16% dari total biaya produksi. Padahal, biaya logistik
yang normal hanya sekitar 9-10% dari total biaya produksi.[13]
Selain
lemah dari segi kinerja logistik, kebijakan
fiskal di Indonesia juga masih memberatkan pelaku ekonomi, termasuk
UMKM, dalam negeri. Dalam lingkup kawasan Asean, pengenaan pajak penghasilan
badan (PPh Badan) di Indonesia masih lebih tinggi dibanding Singapura, Kamboja,
dan Brunei Darussalam. Persoalan lainnya yang juga dapat menjadi batu sandungan
bagi Indonesia adalah tingkat suku bunga perbankan di Indonesia masih merupakan
suku bunga tertinggi ke-3 di kawasan Asean setelah Myanmar dan Vietnam. Dengan
tingkat suku bunga 5,75%, posisi Indonesia jauh di bawah Singapura yang mematok
suku bunga bank hanya 0,03%, Kamboja (1,19%), Thailand (2,75%), Malaysia (3%),
Filipina (3,50%), Laos (5%), dan Brunei Darussalam (5,5%). Selain daripada itu,
persoalan produktivitas tenaga kerja Indonesia juga menjadi sorotan, karena
dari 23 negara di Asia, Indonesia hanya menempati peringkat ke-15.
Kini, Pasar Tunggal Asean sudah menjadi komitmen bersama
warga bangsa di Kawasan Asean yang harus dijaga dan diwujudkan. Pemberlakuannya
tinggal menunggu waktu dan kita harus siap menghadapinya. Oleh karena itu,
berbagai kelemahan tersebut hendaknya menjadi pemicu agar bangsa ini lebih
menyadari akan ketertinggalannya dan bersemangat bangkit menghadapi
pemberlakuan pasar tunggal Asean 2015 dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi
dan kesiapan bertindak yang lebih baik. Namun perlu dipedomani bersama bahwa
pemberlakuan pasar tunggal ASEAN tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional,
apalagi menyengsarakan kehidupan warga bangsa ini.[14]
Upaya mengamankan kepentingan nasional dari pemberlakuan
pasar tunggal Asean perlu ditempuh dengan cara-cara yang arif tetapi harus
berpihak. Dalam hal ini, berpihak kepada upaya penyelamatan dan penguatan peran
UMKM dalam perekonomian, terutama pada sektor-sektor usaha yang strategis dan
merupakan inti dari usaha ekonomi rakyat.
Hasil pemetaan terhadap kondisi keekonomian UMKM di
Indonesia saat ini, BPS menunjukkan bahwa dari 51,27 juta pelaku ekonomi yang
ada, sekitar 98,90% terkonsentrasi pada sektor usaha mikro, 1,01% pada sektor
usaha kecil, 0,08% pada sektor usaha menengah dan sekitar 0,01% terkonsentrasi
pada sektor usaha besar. Dari segi penyerapan tenaga kerja, sekitar 89,30%
terserap pada sektor usaha mikro, 4,30% pada sektor usaha kecil, 3,50% pada
usaha menengah, dan sekitar 3,00% terserap pada sektor usaha besar. Sedangkan
dari segi kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB),
memperlihatkan tren yang berbeda, di sektor usaha mikro menyumbang sekitar
32,10%, sektor usaha kecil menyumbang sekitar 10,10%, sektor usaha menengah
sekitar 13,40% dan sisanya sekitar 44,40% disumbang oleh sektor usaha besar.
Dari hasil pemetaan tersebut, diyakini bahwa UMKM masih
merupakan sendi utama perekonomian Indonesia. Secara kuantitatif UMKM masih
mendominasi lapangan ekonomi di negeri ini, baik dilihat dari segi jumlah
satuan unit usaha maupun dari segi jumlah serapan tenaga kerja. Sedangkan
kontribusinya dalam pembentukan PDB, ternyata sektor usaha besar masih
merupakan sektor yang paling besar kontribusinya dalam pembentukan PDB,
menyusul sektor usaha mikro, kecil dan sektor usaha menengah. Hal ini
mengindikasikan bahwa produktivitas (PDB per tenaga kerja dan PDB per sektor
usaha) sektor UMKM masih rendah.[15]
Permasalahan yang dihadapi oleh sektor UMKM juga sangat
bervariasi. Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia
bekerjasama dengan 15 lembaga penelitian dari universitas di berbagai provinsi
di Indonesia (2005) dapat ditunjukkan sebagai berikut:
1)
sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki ijin usaha (TDI/TDP dan SIUP) dan
NPWP,
2) kemampuan pengelolaan keuangan pada kelompok UMKM masih
lemah,
3) sumber
utama permodalan UMKM masih sangat bergantung pada sumber-sumber permodalan di
luar perbankan (modal pribadi, teman, saudara dan keluarga), karena kredit yang
diminta ke bank jumlahnya tidak mencukupi,
4) mayoritasUMKM masih melakukan proses produksi secara
manual,
5) daerah
pemasaran utama UMKM sebagian besar adalah pasar lokal dan hanya sebagian kecil
yang berorientasi ke pasar ekspor,
6) keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan
permodalan,
7) keterbatasan akses pasar,
8) keterbatasan penguasaan teknologi dan informasi, dan
9) keterbatasan organisasi dan pengelolaannya .
Dari hasil pemetaan terhadap keekonomian UMKM itu jika
dikaitkan dengan upaya pengembangannya, maka keberadaan UMKM hendaknya tidak
lagi dilihat sebagai usaha ekonomi tradisional yang tidak produktif, melainkan
harus diperlakukan sebagai ekonomi jejaring yang mampu menghubungkan
sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian UMKM ke dalam suatu jaringan
berbasis teknologi informasi yang mendorong terbentuknya suatu jejaring pasar
domestik diantara sentra dan pelaku UMKM.[16]
Dalam ekonomi jejaring, UMKM dapat menerapkan sistem open
consumer society cooperatives, yang memposisikan konsumen sekaligus sebagai
pemilik dari berbagai usaha dan layanan yang dinikmatinya, sehingga terjadi
suatu siklus kinerja usaha yang paling efisien karena pembeli adalah juga
pemilik sebagaimana diiklankan di banyak negara yang menganut sistem welfare
state dengan motto “belanja kebutuhan sehari-hari di toko milik sendiri.
Ekonomi jejaring ini pada akhirnya harus memperkuat kepemilikan modal sosial
dan modal intelektualnya melalui perluasan dan penguatan jejaring
telekomunikasi, jejaring pembiayaan, jejaring usaha dan perdagangan, jejaring
advokasi usaha, jejaring saling belajar bersama, serta jejaring sumberdaya
lainnya seperti hasil riset dan teknologi, berbagai inovasi baru, informasi
pasar, kebijakan dan intelejen usaha (bussiness intelegence), yang adil dan
merata bagi setiap warganegara, agar tidak terjadi diskriminasi diantara pelaku
UMKM, sehingga jejaring tersebut dapat merepresentasikan sebuah perekonomian
yang menghimpun para pelaku ekonomi, seperti produsen, konsumen, services
provider, cargo dan sebagainya dalam jaringan yang terhubung baik secara
elektronik maupun melalui berbagai forum usaha yang aktif dan dinamis, sehingga
UMKM diusahakan untuk siap bersaing dengan cara mengadopsi teknologi informasi
dan sistem manajemen yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh
lembaga-lembaga bisnis internasional.
Dari sisi industri, upaya memperkuat peran
sektor UMKM diarahkan pada sektor-sektor industri unggulan yang diharapkan
menjadi penyelamat ekonomi Indonesia di era pasar tunggal ASEAN yang meliputi
sembilan komoditas industri nasional yang saat ini daya saingnya relatif lebih
tinggi dibanding negara-negara Asean. Kesembilan komoditas tersebut mencakup
produk-produk berbasis agro (CPO, kakao, dan karet), ikan dan produk olahannya,
tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur,
makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, mesin dan peralatannya, serta logam
dasar, besi dan baja. Upaya-upaya ini memerlukan dukungan pembiayaan dan
percepatan kebijakan pendanaan yang kondusif.
Upaya-upaya tersebut jika disertai dengan penyiapan SDM yang
berdaya saing dan berdaya juang tinggi maka akan menghasilkan produk yang
berdaya saing tinggi pula. Sebaliknya, jika daya saing keduanya rendah maka
kekuatan pasar domestik akan terus melemah dan pasar domestik akan dibanjiri
oleh produk-produk impor.
Upaya penguatan pasar domestik sangat mendesak untuk
dilakukan mengingat 40% pasar Asean ada di Indonesia. Dengan jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa, pasar domestik Indonesia akan sangat
menjanjikan bagi negara-negara Asean. Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha,
dan segenap pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk lebih awal menguasai
pasar domestik dengan lebih agresif dan progessif, harus bersatu padu dalam
menghadapi pemberlakuan pasar tunggal Asean, dan harus optimistis bahwa
pemberlakuan pasar tunggal Asean adalah sebuah peluang emas, bukan ancaman yang
perlu ditakuti. Seluruh pelaku UMKM harus bisa melakukan koneksi dengan
sesamanya dan dengan kelompok pelaku usaha lainnya di tempat lain .[17]
Beberapa langkah strategis yang perlu
dilaksanakan oleh pemerintah ialah dari sektor usaha perlu meningkatkan
perlindungan terhadap konsumen, memberikan bantuan modal bagi pelaku
usaha mikro, kecil dan menengah, memperbaiki kualitas produk dalam negeri dan
memberikan label SNI bagi produk dalam negeri agar memiliki nilai ekspor
sehingga mampu bersaing, mendorong swasta untuk memanfaatkan pasar terbuka.
Dalam sektor investasi, Indonesia dinilai akan menjadi negara yang lebih banyak
diuntungkan karena diharapkan investasi asing mampu tumbuh pesat di Indonesia.
Dalam sektor tenaga kerja
Indonesia perlu meningkatkan kualifikasi pekerja, meningkatkan mutu pendidikan
serta pemerataannya dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat.
Sektor infrastruktur perlu adanya perbaikan infrastruktur fisik melalui
pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi,
telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, dan restrukturisasi industri.
Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai adanya
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang
diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kesiapannya ketika era
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 datang. Kita akan mampu menghadapi berbagai macam
tantangan dalam datangnya era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 apabila kita
mempunyai daya saing yang kuat, persiapan yang matang, sehingga produk-produk
dalam negeri akan menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dan kita mampu
memanfaatkan kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 untuk kepentingan bersama
dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu tantangan yang
akan dihadapi Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
adalah diamana akan terjadinya pasar bebas tenaga kerja. Ini berarti
tenaga kerja di Indonesia akan bersaing dengan tenaga kerja dari negara ASEAN
lainnya. Pasar bebas tenaga kerja akan menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah, mengingat saat ini konflik buruh dengan pengusaha masih terus
berlanjut terkait dengan upah minimum.
Pemerintah harus mendorong
pertumbuhan ekonomi mulai di tingkat kalangan menengah ke bawah, sehingga
masyarakat dapat berdaya saing menghadapi MEA.
"Kita harus membangun perekonomian dari tingkatan bawah ke atas, secara khusus memperkokoh pertumbuhan ekonomi dari kalangan menengah ke bawa. Pemerintah dapat memberdayakan kelompok-kelompok usaha kecil menengah yang didukung dengan pemberian modal untuk mengembangkan usahanya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
"Kita harus membangun perekonomian dari tingkatan bawah ke atas, secara khusus memperkokoh pertumbuhan ekonomi dari kalangan menengah ke bawa. Pemerintah dapat memberdayakan kelompok-kelompok usaha kecil menengah yang didukung dengan pemberian modal untuk mengembangkan usahanya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
[1] Dikutip dari artikel bertajuk Indonesia ASEAN Economic Community 2015
[2] Apridar, Ekonomi Internasional, Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahandalam
Aplikasinya (Jakarta: Unimal Press), hlm 23
[3] Dikutip dari artikel bertajuk Indonesia ASEAN Economic Community 2015
[4] Dikutip dari artikel bertajuk
Indonesia ASEAN Economic Community
2015
[5]
Carceres,
Antonio.Peranan Investasi Asing Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi
di Negara-Negara Asia Timur http://www.laclolospalos.com.
[6] Bank Indonesia.
Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional. (Outlook
Ekonomi Indonesia 2008- 2012) hlm. 35
[7]
Antonio.Dasar-dasar Ekonomi Internasional (Jakarta: Kencana.Carceres 2009)hlm.
32.
[8]
Salvatore.Ekonomi Internasional.Edisi Kelima (diterjemahkan oleh Haris Munandar
Jakarta: Erlangga 1997)hlm.14
[9]
Jawas,
Musleh.Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-
Negara Muslim: 2004-2005 Skripsi.Sarjana Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta. Hlm 48.
[10]
Krisharianto,
Josef dan D. Hartono. Kajian Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi,
Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment.(Fakultas
Ekonomi-Universitas Indonesia 2007) hlm.36
[11] Mankiw, N. Gregory.Makroekonomi,
Edisi Keenam (diterjemahkan oleh Fitria Liza Jakarta:
Erlangga 2007)hlm.32
[12]
Basri, Faisal dan Haris M. Dasar-dasar Ekonomi Internasional (Jakarta: Kencana.2010)hlm.
21
[13]
Sarwedi.
2002.
Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya,
dalam jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 4, No. 1, Mei 2002. hlm 17
[14]
Widarjono. Ekonometrika:
Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. (Yogyakarta:
Ekonisia.2005)hlm. 36.
[15]
Robert Gilpin. Global Political Economy:
Understanding the International Economic Order (New Jersey: Princeton University
Press,2001) hlm112
[16]
Putong,
Iskandar. Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro. (Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.2003)hlm.25