Senin, 08 Februari 2016

tantangan indonesia menghadapi MEA





ABSTRAK

TANTANGAN INDONESIA MENGHADAPI MEA

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagaangan bebas antara Negara-negara asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC).  Pada KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997 Para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020.[1] ASEAN Security Community dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara yang kuat dalam membangun Komunitas ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi kekuatan untuk menghadapi serangan produk luar masuk.  Mekanisme pasar domestik akan mampu menghidupkan dan memperkuat kondisi ekonomi dalam negeri, kultur dan budaya yang konsumtif merupakan anugrah yang perlu disyukuri karena kebutuhan untuk meningkatkan daya beli akan timbul dan merupakan dorongan alami  dari masyarakat dan menjadi kekuatan pasar domestik. Upaya Indonesia menyongsong pemberlakuan pasar tunggal Asean dirasa penting karena waktu pelaksanaannya sudah dekat, apalagi Indonesia dinilai oleh banyak kalangan belum cukup siap. Bahkan muncul berbagai pandangan skeptik dan kekhawatiran yang berlebihan atas dampak pemberlakuan Pasar Tunggal Asean 2015, karena dapat menekan dan memporak porandakan pasar dan perekonomian domestik Indonesia.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Ditinjau dari berbagai parameter daya saing, Indonesia tidak satu pun memiliki keunggulan yang signifikan dibanding negara-negara pesaing. Bahkan, untuk beberapa parameter, posisi Indonesia tertinggal jauh di belakang negara-nagara Asean lainnya. Satu-satunya keunggulan yang dimiliki Indonesia hanya dari segi pengusaan bahan baku berbasis sumber daya alam, baik mineral maupun agro. Namun, dengan pemberlakuan pasar tunggal Asean, dapat dipastikan Indonesia akan semakin kehilangan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki.






Bersamaan dengan ditandatanganinya ASEAN charter, para pemimpin ASEAN juga menandatangani cetak biru MEA 2015 yang merupakan grand design MEA yang berisi jadwal strategis, yakni tahapan pencapain dari masing-masing pilar MEA. Target waktu pencapaian MEA terbagi empat fase yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015. Cetak biru ini menjadi arah bagi kawasan maupun negara anggota untuk mencapai MEA 2015. Masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam cetak biru untuk membentuk kredibilitas ASEAN.

Mengingat pentingnya perdagangan eksternal bagi ASEAN dan stategi pembangunan ekonomi di negara ASEAN yang outward looking, cetak biru MEA memuat 4 kerangka kerja atau pilar MEA, yaitu :

1.  ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenanga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.
2.  ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, ha katas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan ­e-commerce.
3.  ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalamInitiative for ASEAN Integration.
4.  ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Keempat pilar MEA tersebut saling berkaitan satu sama lain. ASEAN sebagi pasar tunggal dan basis produksi internasional harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik sebagai kawasan dalam kerangka persaingan dengan kawasan/negara lain, maupun anta individu anggota.

Mengingat kondisi dan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini apakah memang sudah pantas Indonesia melaksanakan MEA di 2015 ini ? mengkin memang benar jika mengimplementasikan keempat pilar tersebut secara utuh maka Indonesia bisa menjadi negara yang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Akan tetapi kita perlu melihat dan menginat keadaan masyarakat menengah kebawah. Dimana mereka melakukan usahanya dengan cara yang masih sederhana dan belum bisa dikatakan “bisa bersaing” dengan negara-negara  lain.

Tidak adanya skill yang mempuni juga akan mengakibatkan rakyat Indonesia nantinya hanya akan menadi “pembantu” di rumah sendiri. Dikarenakan pada MEA nantinya setiap individu dituntut untuk bisa berkompetisi dengan orang-orang yang sudah mempunyai berbagai pegalaman baik dari dalam negeri maupun luar negerinya.

Salah satu yang akan menjadi sasaran negara lain adalah kekayaan negara ini. Indonesia yang sangat kaya akan kekayaan alamnya yang tidak dipergunakan dan di kelola oleh pemerintah dan masyarakatnya dengan baik, nantinya pada saat berlangsungnya MEA akan menjadi milik orang asing yang berada di Indonesia. Lagi-lagi dikarenkan rakyat Indonesia yang masih belum faham dan belum mengerti hakekat dari persaingan global.

Pemerintahan yang masih korup juga bisa mengakibatkan menderitanya bangsa ini untuk kesekian kalinya. Birokrasi yang sangat mudah ditembus oleh uang, serta nepotisme yang masih mendarah daging disetiap lembaga pemerintahan nantinya akan berpotensi mengakibatkan bangsa Indonesia akan “terjajah” oleh negara asing untuk yang kesekian kalinya.

Bayaknya orang Indonesia yang tak mempunyai pekerjaan nantinya akan mendapatkan pekerjaan tapi dibawah orang asing sebagai pemimpinnya. Kekayaan Indonesia yang tak pernah dimanfaatkan akan dimanfaatkan di era MEA ini akan tetapi yang memanfaatkan adalah orang asing juga. Indonesia belumlah siap secara individu maupun birokrasi untuk menghadapi MEA 2015 ini. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui apa-apa tentang MEA takutnya akan membuat mereka tidak mempersiapkan dirinya untuk berkompetisi dengan orang lain.

Sifat orang Indonesiapun menjadi salah satu pengaruh apakah MEA nantinya akan membangun ekonomi masyarakat Indonesia atu tidak. Dikarenakan kebanyakan sifat masyarakat Indonesia yang lebih mencintai produk asing daripada produk dalam negeri akan mengakibatkan para pengrajin dan pengusaha menengah kebawa Indonesia akan “gulung tikar” karena tidak adanya pelanggan. Serta kurangnya rasa nasionalis yang ada disetiap individu akan menyebabkan dengan mudahnya masyarakt Indonesia nantinya untuk dipengaruhi dan dikuras habisa harta kekayaan negara ini.

Jadi apakah kita masih bisa mengatakan bahwa MEA itu bertujuan untuk memajukan dan membangkitkan kembali Indonesia yang dulunya sempat dijuluki “macan Asia” ? ataukah nantinya MEA hanyalah menguntungkan dan membuat sebagian atapun kelompok menjadi semakin sejahtera dan rakyat miskin semakin mendarta ? tapi apalah daya, 2014 telah berlalu dan sekarang adalah saat dimana Indonesia akan membuktikan “kesiapannya” menghadapi MEA di tahun ini. Bukanlah bersifat pesimis tapi jika melihat keadaan masyarakat Indonesia saat ini maka benarkah MEA nantinya akan membangkitkan lagi Negara Indonesia ini menjadi macan ASIA ataukah negara ini akan kembali ke masa penjajahan seperti dulu. 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat penting dicapai karena setiap negara menginginkan adanya proses perubahan perekonomian yang lebih baik dan ini akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam hal mempercepat pertumbuhan ekonomi ada banyak hal yang menjadi jalan keluar agar dapat memacu percepatan tersebut, mulai dari melakukan pembenahan internal kondisi  perekonomian disuatu negara bahkan sampai melakukan kerjasama internasional dalam segala bidang untuk dapat memberikan kontribusi positif demi percepatan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor  budaya dan faktor daya modal.[2] Lalu kita dapat melihat bagaimana kelima faktor tersebut sudah secara maksimal dikelola, faktanya ada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang masih terbelakang dalam pengelolaan beberapa faktor tersebut walaupun kita juga dapat melihat beberapa negara lainnya sudah cukup mampu mengelola dengan baik. Jika melihat  bagaimana Indonesia mengelola kelima faktor tersebut, beberapa faktor masih belum dapat dimaksimalkan untuk itu Indonesia dan sembilan negara lainnya membentuk ASEAN Community 2015 atau Komunitas ASEAN 2015 dengan tujuan yang baik. Pada makalah ini saya akan mencoba fokus membahas mengenai masyarakat ekonomi ASEAN 2015.
MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagaangan bebas antara Negara-negara asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC).  Pada KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997 Para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020.[3] ASEAN Security Community dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara yang kuat dalam membangun Komunitas ASEAN.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagaangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). 
Pada KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997 Para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi (ASEAN Vision 2020). Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, ASEAN Security Community dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN. Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara yang kuat dalam membangun Komunitas ASEAN pada tahun 2020.
Selanjutnya, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan target yang jelas dan jadwal untuk pelaksanaan.
Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para Pemimpin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Visi 2020 dan ASEAN Concord II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat  pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.[4]

A.    Persiapan Indonesia Menghadapi MEA

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) / AEC (Asean Economic Community) 2015 adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA 2015, serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya MEA 2015 tidak terjadi.
Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari lima sektor jasa yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja.
Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi MEA / AEC, antara lain :

1.        Penguatan Daya Saing Ekonomi
Pada 27 Mei 2011, Pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011 telah dilaksanakan Groundbreaking sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur.
2.    Program ACI (Aku Cinta Indonesia)
ACI (Aku Cinta Indonesia) merupakan salah satu gerakan ‘Nation Branding’ bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres No.6 Tahun 2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 Kementrian Negara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, entertainment, pariwisata dan lain sebagainya. (dalam Kemendag RI : 2009:17).
3.    Penguatan Sektor UMKM
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin mengadakan mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah ‘Pameran Koperasi dan UKM Festival’ pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463 KUKM. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha kecil serta menengah.
Selain itu, persiapan Indonesia dari sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) untuk menghadapi MEA 2015 adalah pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA 2015, yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan KUKM mengenai pemberlakuan MEA pada akhir 2015.
Adapun langkah-langkah antisipasi yang telah disusun Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu pelaku KUKM menyongsong era pasar bebas ASEAN itu, antara lain peningkatan wawasan pelaku KUKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk KUKM lokal, penciptaan iklim usaha yang kondusif.
Namun, salah satu faktor hambatan utama bagi sektor Koperasi dan UKM untuk bersaing dalam era pasar bebas adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku KUKM yang secara umum masih rendah. Oleh karena itu, pihak Kementrian Koperasi dan UKM melakukan pembinaan dan pemberdayaan KUKM yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk, agar mampu meningkatkan kinerja KUKM untuk menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi.
Pihak Kementerian Perindustrian juga tengah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sektor industri kecil menengah (IKM) yang merupakan bagian dari sektor UMKM. Penguatan IKM berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang atau jasa untuk dieskpor. Selain itu, koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan kementerian pun terus ditingkatkan sehingga faktor penghambat dapat dieliminir.
4.    Perbaikan Infrastruktur
Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil, selama tahun 2010 telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan :
1.      Perbaikan Akses Jalan dan Transportasi
2.      Perbaikan dan Pengembangan Jalur TIK
3.      Perbaikan dan Pengembangan Bidang Energi Listrik.
5.    Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur pendidikan. Selain itu, dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat. (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:36).
6.    Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan
Dalam rangka mendorong Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang 2012-2025 dan menengah 2012-2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Upaya penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TPK) ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian.

Sementara itu, sebagian pendapat menyatakan bahwa Indonesia Belum Siap akan MEA 2015. Salah satunya,Direktur Eksekutif Core Indonesia (Hendri Saparini) menilai persiapan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 masih belum optimal. Pemerintah baru melakukan sosialisasi tentang “Apa Itu MEA” belum pada sosialisasi apa yang harus dilakukan untuk memenangi MEA. Sosialisasi “Apa itu MEA" yang telah dilakukan pemerintah pun ternyata masih belum 100% karena sosialisasi baru dilaksanakan di 205 kabupaten dari jumlah 410 kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Hendri menjelaskan besarnya komitmen pemerintah terhadap kesepakatan MEA ternyata bertolak belakang dengan kesiapan dunia usaha. Menurutnya dari hasil in-depth interview Core dengan para pengusaha ternyata para pelaku usaha bahkan banyak yang belum mengerti adanya kesepakatan MEA. Dia mengatakan salah satu strategi yang dipersiapkan pemerintah menjelang MEA adalah Indonesia harus menyusun strategi industri, perdagangan dan investasi secara terintegrasi karena dengan adanya implementasi MEA beban defisit neraca perdagangan akan semakin besar maka dari itu membuat strategi industri harus menjadi prioritas pemerintah.
Strategi dan persiapan yang selama ini telah dilakukan oleh para stake holder yang ada di Indonesia dalam rangka menghadapi sistem liberalisasi yang diterapkan oleh ASEAN, terutama dalam kerangka integrasi ekonomi memang dirasakan masih kurang optimal. Namun hal tersebut memang dilandaskan isu-isu dalam negeri yang membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Diperlukan kedisiplinan dari pihak pemerintah, terutama yang berkaitan dengan wacana persiapan menghadapi realisasi AEC ditahun 2015, yaitu dengan peningkatan pengawasan terhadap perkembangan implementasi sistem yang terdapat dalam Blue Print AEC.
B.Karakteristik Dan Unsur Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN. pada saat yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara Kamboja, Laos, Myanmar dan VietNam melalui Initiative for ASEAN Integration dan inisiatif regional lainnya. Bentuk Kerjasamanya adalah :
  1. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
  2. Pengakuan kualifikasi profesional
  3. Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan;
  4. Langkah-langkah pembiayaan perdagangan
  5. Meningkatkan infrastruktur
  6. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN
  7. Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber    daerah
  8. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Pentingnya perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan untuk Komunitas ASEAN secara keseluruhan untuk tetap melihat ke depan, karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA):
  1. Pasar dan basis produksi tunggal,
  2. Kawasan ekonomi yang kompetitif,
  3. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata
  4. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.
Karakteristik ini saling berkaitan kuat. Dengan Memasukkan unsur-unsur yang dibutuhkan dari masing-masing karakteristik dan harus memastikan konsistensi dan keterpaduan dari unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan saling mengkoordinasi di antara para pemangku kepentingan yang relevan.[5]
C. Langkah Strategis dan Hambatan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Pelaksanaan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sudah di depan mata. Indonesia harus mulai mempersiapkan diri jika tidak ingin menjadi sasaran masuknya  produk-produk negara anggota ASEAN. Indonesia harus banyak belajar dari pengalaman  pelaksanaan  free trade agreement (FTA) dengan China, akibatnya China menguasai pasar komoditi Indonesia. Tidak ada pilihan lain selain menghadapi dengan percaya diri bahwa bangsa Indonesia mampu dan menjadi lebih baik perekonomiannya dalam keikutsertaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ini. Beberapa langkah strategis yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah ialah dari sektor usaha perlu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, memberikan bantuan modal  bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, memperbaiki kualitas produk dalam negeri dan memberikan label SNI bagi produk dalam negeri agar memiliki nilai ekspor sehingga mampu bersaing, mendorong swasta untuk memanfaatkan pasar terbuka. Dalam sektor investasi, Indonesia dinilai akan menjadi negara yang lebih banyak diuntungkan karena diharapkan investasi asing mampu tumbuh pesat di Indonesia.[6]
Dalam sektor tenaga kerja Indonesia perlu meningkatkan kualifikasi pekerja, meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataannya dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat. Sektor infrastruktur perlu adanya perbaikan infrastruktur fisik melalui  pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, jalan tol,  pelabuhan, dan restrukturisasi industri. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kesiapannya ketika era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 datang. Kita akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan dalam datangnya era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 apabila kita mempunyai daya saing yang kuat, persiapan yang matang, sehingga produk-produk dalam negeri akan menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dan kita mampu memanfaatkan kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 untuk kepentingan bersama dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[7]
Hambatan yang dihadapi oleh pekerja Indonesia untuk bekerja di negara ASEAN adalah mengenai bahasa dan perbedaan peraturan kerja, maka perlu ditingkatkan kemampuan  bahasa dan pemahaman aturan di negara-negara ASEAN.[8]
D. Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam MEA
Adapun tantangan  yang akan dihadapi Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 adalah :
1.      competition risk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan
produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.
2.      exploitation risk dengan skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.
3.      risiko ketenagakarejaan dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja. Pasar bebas tenaga kerja akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, mengingat saat ini konflik buruh dengan pengusaha masih terus berlanjut terkait dengan upah minimum.
Sementara itu, Myanmar, Kamboja dan Vietnam menawarkan upah buruh yang lebih murah dibandingkan dengan upah buruh di Indonesia. Direktur Indonesia for Global Justice Riza Damanik mewaspadai dampak buruk penerapan MEA terhadap upah buruh. Menurutnya, penerapan MEA pada 2015 nanti dapat mendorong upah murah, sebagai strategi untuk menarik investasi ke Indonesia. Padahal menurutnya hingga saat ini pemerintah belum serius dalam meningkatkan kesejahteraan buruh, dan hal ini akan diperparah dengan berlakunya MEA yang membebaskan arus investasi dan kapital karena ditakutkan pemerintah akan menggunakan upah murah sebagai insentif dalam menarik investasi ke Indonesia.Namun, pada dasarnya tingkat upah buruh dapat ditingkatkan jika biaya logistik yang harus ditanggung oleh pengusaha dapat ditekan. Pasalnya, menurut ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Ahmad Erani Yustika, saat ini pengusaha sulit untuk menaikkan besaran upah minimum ketika mereka harus menanggung biaya logistik yang tinggi.
Saat ini pengusaha harus membayar biaya logistik hingga 17% dari biaya produksi dan juga harus menghadapi tingginya suku bunga kredit yang mencapai 11%-13% yang semakin mempersempit ruang untuk menaikkan besaran upah buruh.Seharusnya disinilah pemerintah menunjukkan kontribusinya, dengan menurunkan beban yang harus dibayarkan pengusaha tersebut, sehingga pengusaha memiliki ruang untuk meningkatkan upah buruh. Hal ini juga akan berdampak pada iklim usaha yang lebih kondusif dan menaikkan daya saing Indonesia, namun tidak melalui upah murah.Lebih dari itu, kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih membutuhkan banyak peningkatan, sehingga di masa mendatang Indonesia mampu untuk menyuplai tenaga kerja terampil, bukannya buruh seperti kondisi yang ada saat ini.[9]

E. Pengaruh Mea Terhadap  Kondisi Ekonomi Nasional Maupun Regional
MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)  merupakan salah satu tantangan bagi bangsa indonesia untuk menghadapi MEA adalah antisipasi melalui optimalisasi pengembangan sumber daya alam yang akan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat nasional maupun regional, memanfaatkan lahan yang ada dengan kondisi iklim yang mendukung dengan  berbagai tanaman yang dibutuhkan masyarakat dan tidak terlalu berorientasi ekspor. 
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi kekuatan untuk menghadapi serangan produk luar masuk.  Mekanisme pasar domestik akan mampu menghidupkan dan memperkuat kondisi ekonomi dalam negeri, kultur dan budaya yang konsumtif merupakan anugrah yang perlu disyukuri karena kebutuhan untuk meningkatkan daya beli akan timbul dan merupakan dorongan alami  dari masyarakat dan menjadi kekuatan pasar domestik.
Rempah-rempah adalah  prospek yang paling menguntungkan untuk dijual ke luar negeri, orientasi ekspor harus bersumber dari potensi yang dihasilkan oleh dukungan alam, kekuatan kondisi alam yang harus dicermati, pola tanam rempah-rempah tidak terlalu sulit dan tidak terlalu banyak memerlukan pemeliharaan yang intens, karena dengan mudahnya berkolaborasi dengan kondisi alam dan iklim yang ada.
Pengembangan pola tanam rempah-rempah dengan didasarkan kepada identifikasi jenis/perkluster jenis rempah-rempah akan memudahkan dalam menghitung besaran kemampuan pemenuhan kebutuhan pasar. Pasar rempah-rempah tidak akan pernah berkurang karena sangat dibutuhkan dan pasarnya tersebar luar.
Pemanfaatan lahan tidur yang tersebar luas, perlu dimanfaatkan dengan tenaga kerja yang ada (masyarakat), menerjunkan penyuluh pertanian dan akademisi selaku tenaga profesional, fasilitasi bibit rempah-rempah dari pemerintah, dengan pola pengawasan dan pengendalian masa panen dan pemasaran sangat efektif untuk memicu masyarakat berperan aktif meningkatkan dan memperkuat ekonomi negara.[10]
Kejayaan dan kekuatan ekonomi tidak selamanya harus dengan menggali potensi yang baru tetapi memperkuat potensi yang ada/yang tersedia melalui pengembangan mutu dan jumlah dan mempelajari kondisi pasar dan mekanisme pemasaran melalui perluasan pasar produk dan segmentasi pasar. Memakmurkan masyarakat dengan  kekuatan potensi yang ada yang bersumber dari alam negeri kita sendiri, karena kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang intens dibutuhkan masyarakat dan itu bukan kendaraan atau jenis industri lainnya, tetapi pangan sebagai kekuatan untuk memenuhi kelangsungan hidup yang paling mendasar.
Infrastruktur, sebagai sarana pendukung distribusi hasil-hasil rempah-rempah  maupun pangan dari dan ke masyarakat hal pokok yang dibutuhkan dan  perlu diprioritaskan. Pasar pangan mayoritas ada di dalam negeri, sehingga ketahanan pangan  dengan pola pengembangan pertanian mutlak diperlukan melalui pemanfaatan lahan tidur. Pasar rempah-rempah ada di luar negeri, sebagai sumber untuk ekspor. Sumber daya alam lainnya seperti minyak bumi dan gas atau batu bara, tidak perlu dieksploitasi besar-besaran dan harus segera dibatasi karena akan merusak alam,  akan habis seiring waktu dan  merusak sumber hayati lainnya.
Mengembalikan negara industri menjadi negara agraris sangat sulit, tetapi merubah negara agraris menjadi negara industri sangat mudah. Memperkecil hal yang mudah dengan menghindari hal sulit harus dilakukan sehingga terjadi keseimbangan yang dapat mensejahterakan masyarakat.[11]

F. Pengaruh Dan Tantangan Mea Terhadap Umkm
Isu tentang penguatan sektor UMKM dan pasar domestik akhir-akhir ini kembali marak diperbincangkan setelah para menteri ekonomi dari negara-negara ASEAN bertemu di Brunei Darussalam pada bulan Agustus 2013 dalam rangka mematangkan rencana pemberlakuan pasar tunggal ASEAN.
Pemberlakuan pasar tunggal ASEAN direncanakan, dengan maksud untuk:
1) mewujudkan ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal,
2) menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing tinggi,
3) menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan pembangunan ekonomi yang lebih merata merata, dan
4) menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian dunia. Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan ASEAN sebagai sebuah kawasan yang bebas akan arus barang, jasa, faktor produksi, investasi, modal, dan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN, serta untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi diantara negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan.
Saat ini, sekitar 96% perusahaan atau entitas bisnis di Asean berstatus UMKM. Sumbangan dunia UMKM ke Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan mencapai 53%. Dari total ekspor Asean, 31% di antaranya berasal dari UMKM.[12]
Upaya Indonesia menyongsong pemberlakuan pasar tunggal Asean dirasa penting karena waktu pelaksanaannya sudah dekat, apalagi Indonesia dinilai oleh banyak kalangan belum cukup siap. Bahkan muncul berbagai pandangan skeptik dan kekhawatiran yang berlebihan atas dampak pemberlakuan Pasar Tunggal Asean 2015, karena dapat menekan dan memporak porandakan pasar dan perekonomian domestik Indonesia.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Ditinjau dari berbagai parameter daya saing, Indonesia tidak satu pun memiliki keunggulan yang signifikan dibanding negara-negara pesaing. Bahkan, untuk beberapa parameter, posisi Indonesia tertinggal jauh di belakang negara-nagara Asean lainnya. Satu-satunya keunggulan yang dimiliki Indonesia hanya dari segi pengusaan bahan baku berbasis sumber daya alam, baik mineral maupun agro. Namun, dengan pemberlakuan pasar tunggal Asean, dapat dipastikan Indonesia akan semakin kehilangan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki.
Berdasarkan kajian kementerian perindustrian, terdapat empat faktor yang membuat daya saing Indonesia di bawah rata-rata negara pesaing di kawasan Asean. Keempat faktor itu adalah :
1) kinerja logistik,
2) tarif pajak,
3) suku bunga bank, dan
4) produktivitas tenaga kerja.
Dari segi kinerja logistik, berdasarkan kajian Bank Dunia Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat ke-59 dari 155 negara yang disurvei. Di tingkat Asean, kinerja logistik Indonesia masih lebih rendah dibanding Singapura (nomor 1 dunia), Malaysia (29), Thailand (38), Filipina (52), dan Vietnam (53). Kinerja logistik ini didasarkan pada beberapa penilaian, seperti: penilaian kinerja bea cukai, infrastruktur, pelayaran internasional, kualitas logistik, kecepatan pelacakan barang, serta waktu kerja. Dalam hal ini infrastruktur merupakan kendala terbesar, karena mendapat penilaian terburuk di antara komponen penilaian lainnya untuk Indonesia. Biaya logistik di Indonesia saat ini masih sekitar 16% dari total biaya produksi. Padahal, biaya logistik yang normal hanya sekitar 9-10% dari total biaya produksi.[13]
            Selain lemah dari segi kinerja logistik, kebijakan fiskal di Indonesia juga masih memberatkan pelaku ekonomi, termasuk UMKM, dalam negeri. Dalam lingkup kawasan Asean, pengenaan pajak penghasilan badan (PPh Badan) di Indonesia masih lebih tinggi dibanding Singapura, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Persoalan lainnya yang juga dapat menjadi batu sandungan bagi Indonesia adalah tingkat suku bunga perbankan di Indonesia masih merupakan suku bunga tertinggi ke-3 di kawasan Asean setelah Myanmar dan Vietnam. Dengan tingkat suku bunga 5,75%, posisi Indonesia jauh di bawah Singapura yang mematok suku bunga bank hanya 0,03%, Kamboja (1,19%), Thailand (2,75%), Malaysia (3%), Filipina (3,50%), Laos (5%), dan Brunei Darussalam (5,5%). Selain daripada itu, persoalan produktivitas tenaga kerja Indonesia juga menjadi sorotan, karena dari 23 negara di Asia, Indonesia hanya menempati peringkat ke-15.
Kini, Pasar Tunggal Asean sudah menjadi komitmen bersama warga bangsa di Kawasan Asean yang harus dijaga dan diwujudkan. Pemberlakuannya tinggal menunggu waktu dan kita harus siap menghadapinya. Oleh karena itu, berbagai kelemahan tersebut hendaknya menjadi pemicu agar bangsa ini lebih menyadari akan ketertinggalannya dan bersemangat bangkit menghadapi pemberlakuan pasar tunggal Asean 2015 dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi dan kesiapan bertindak yang lebih baik. Namun perlu dipedomani bersama bahwa pemberlakuan pasar tunggal ASEAN tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional, apalagi menyengsarakan kehidupan warga bangsa ini.[14]
Upaya mengamankan kepentingan nasional dari pemberlakuan pasar tunggal Asean perlu ditempuh dengan cara-cara yang arif tetapi harus berpihak. Dalam hal ini, berpihak kepada upaya penyelamatan dan penguatan peran UMKM dalam perekonomian, terutama pada sektor-sektor usaha yang strategis dan merupakan inti dari usaha ekonomi rakyat.
Hasil pemetaan terhadap kondisi keekonomian UMKM di Indonesia saat ini, BPS menunjukkan bahwa dari 51,27 juta pelaku ekonomi yang ada, sekitar 98,90% terkonsentrasi pada sektor usaha mikro, 1,01% pada sektor usaha kecil, 0,08% pada sektor usaha menengah dan sekitar 0,01% terkonsentrasi pada sektor usaha besar. Dari segi penyerapan tenaga kerja, sekitar 89,30% terserap pada sektor usaha mikro, 4,30% pada sektor usaha kecil, 3,50% pada usaha menengah, dan sekitar 3,00% terserap pada sektor usaha besar. Sedangkan dari segi kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), memperlihatkan tren yang berbeda, di sektor usaha mikro menyumbang sekitar 32,10%, sektor usaha kecil menyumbang sekitar 10,10%, sektor usaha menengah sekitar 13,40% dan sisanya sekitar 44,40% disumbang oleh sektor usaha besar.
Dari hasil pemetaan tersebut, diyakini bahwa UMKM masih merupakan sendi utama perekonomian Indonesia. Secara kuantitatif UMKM masih mendominasi lapangan ekonomi di negeri ini, baik dilihat dari segi jumlah satuan unit usaha maupun dari segi jumlah serapan tenaga kerja. Sedangkan kontribusinya dalam pembentukan PDB, ternyata sektor usaha besar masih merupakan sektor yang paling besar kontribusinya dalam pembentukan PDB, menyusul sektor usaha mikro, kecil dan sektor usaha menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas (PDB per tenaga kerja dan PDB per sektor usaha) sektor UMKM masih rendah.[15]
Permasalahan yang dihadapi oleh sektor UMKM juga sangat bervariasi. Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan 15 lembaga penelitian dari universitas di berbagai provinsi di Indonesia (2005) dapat ditunjukkan sebagai berikut:
1) sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki ijin usaha (TDI/TDP dan SIUP) dan NPWP,
2) kemampuan pengelolaan keuangan pada kelompok UMKM masih lemah,
3) sumber utama permodalan UMKM masih sangat bergantung pada sumber-sumber permodalan di luar perbankan (modal pribadi, teman, saudara dan keluarga), karena kredit yang diminta ke bank jumlahnya tidak mencukupi,
4) mayoritasUMKM masih melakukan proses produksi secara manual,
5) daerah pemasaran utama UMKM sebagian besar adalah pasar lokal dan hanya sebagian kecil yang berorientasi ke pasar ekspor,
6) keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan,
7) keterbatasan akses pasar,
8) keterbatasan penguasaan teknologi dan informasi, dan
9) keterbatasan organisasi dan pengelolaannya .
Dari hasil pemetaan terhadap keekonomian UMKM itu jika dikaitkan dengan upaya pengembangannya, maka keberadaan UMKM hendaknya tidak lagi dilihat sebagai usaha ekonomi tradisional yang tidak produktif, melainkan harus diperlakukan sebagai ekonomi jejaring yang mampu menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian UMKM ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi yang mendorong terbentuknya suatu jejaring pasar domestik diantara sentra dan pelaku UMKM.[16]
Dalam ekonomi jejaring, UMKM dapat menerapkan sistem open consumer society cooperatives, yang memposisikan konsumen sekaligus sebagai pemilik dari berbagai usaha dan layanan yang dinikmatinya, sehingga terjadi suatu siklus kinerja usaha yang paling efisien karena pembeli adalah juga pemilik sebagaimana diiklankan di banyak negara yang menganut sistem welfare state dengan motto “belanja kebutuhan sehari-hari di toko milik sendiri. Ekonomi jejaring ini pada akhirnya harus memperkuat kepemilikan modal sosial dan modal intelektualnya melalui perluasan dan penguatan jejaring telekomunikasi, jejaring pembiayaan, jejaring usaha dan perdagangan, jejaring advokasi usaha, jejaring saling belajar bersama, serta jejaring sumberdaya lainnya seperti hasil riset dan teknologi, berbagai inovasi baru, informasi pasar, kebijakan dan intelejen usaha (bussiness intelegence), yang adil dan merata bagi setiap warganegara, agar tidak terjadi diskriminasi diantara pelaku UMKM, sehingga jejaring tersebut dapat merepresentasikan sebuah perekonomian yang menghimpun para pelaku ekonomi, seperti produsen, konsumen, services provider, cargo dan sebagainya dalam jaringan yang terhubung baik secara elektronik maupun melalui berbagai forum usaha yang aktif dan dinamis, sehingga UMKM diusahakan untuk siap bersaing dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga-lembaga bisnis internasional.
Dari sisi industri, upaya memperkuat peran sektor UMKM diarahkan pada sektor-sektor industri unggulan yang diharapkan menjadi penyelamat ekonomi Indonesia di era pasar tunggal ASEAN yang meliputi sembilan komoditas industri nasional yang saat ini daya saingnya relatif lebih tinggi dibanding negara-negara Asean. Kesembilan komoditas tersebut mencakup produk-produk berbasis agro (CPO, kakao, dan karet), ikan dan produk olahannya, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, mesin dan peralatannya, serta logam dasar, besi dan baja. Upaya-upaya ini memerlukan dukungan pembiayaan dan percepatan kebijakan pendanaan yang kondusif.
Upaya-upaya tersebut jika disertai dengan penyiapan SDM yang berdaya saing dan berdaya juang tinggi maka akan menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi pula. Sebaliknya, jika daya saing keduanya rendah maka kekuatan pasar domestik akan terus melemah dan pasar domestik akan dibanjiri oleh produk-produk impor.
Upaya penguatan pasar domestik sangat mendesak untuk dilakukan mengingat 40% pasar Asean ada di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa, pasar domestik Indonesia akan sangat menjanjikan bagi negara-negara Asean. Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha, dan segenap pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk lebih awal menguasai pasar domestik dengan lebih agresif dan progessif, harus bersatu padu dalam menghadapi pemberlakuan pasar tunggal Asean, dan harus optimistis bahwa pemberlakuan pasar tunggal Asean adalah sebuah peluang emas, bukan ancaman yang perlu ditakuti. Seluruh pelaku UMKM harus bisa melakukan koneksi dengan sesamanya dan dengan kelompok pelaku usaha lainnya di tempat lain .[17]

Beberapa langkah strategis yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah ialah dari sektor usaha perlu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, memberikan bantuan modal  bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, memperbaiki kualitas produk dalam negeri dan memberikan label SNI bagi produk dalam negeri agar memiliki nilai ekspor sehingga mampu bersaing, mendorong swasta untuk memanfaatkan pasar terbuka. Dalam sektor investasi, Indonesia dinilai akan menjadi negara yang lebih banyak diuntungkan karena diharapkan investasi asing mampu tumbuh pesat di Indonesia.
Dalam sektor tenaga kerja Indonesia perlu meningkatkan kualifikasi pekerja, meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataannya dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat. Sektor infrastruktur perlu adanya perbaikan infrastruktur fisik melalui  pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, jalan tol,  pelabuhan, dan restrukturisasi industri. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kesiapannya ketika era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 datang. Kita akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan dalam datangnya era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 apabila kita mempunyai daya saing yang kuat, persiapan yang matang, sehingga produk-produk dalam negeri akan menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dan kita mampu memanfaatkan kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 untuk kepentingan bersama dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu tantangan  yang akan dihadapi Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 adalah diamana akan terjadinya pasar bebas tenaga kerja. Ini berarti tenaga kerja di Indonesia akan bersaing dengan tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya. Pasar bebas tenaga kerja akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, mengingat saat ini konflik buruh dengan pengusaha masih terus berlanjut terkait dengan upah minimum.
Pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi mulai di tingkat kalangan menengah ke bawah, sehingga masyarakat dapat berdaya saing menghadapi MEA.
"Kita harus membangun perekonomian dari tingkatan bawah ke atas, secara khusus memperkokoh pertumbuhan ekonomi dari kalangan menengah ke bawa. Pemerintah dapat memberdayakan kelompok-kelompok usaha kecil menengah yang didukung dengan pemberian modal untuk mengembangkan usahanya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.







[1] Dikutip dari artikel bertajuk Indonesia ASEAN Economic Community 2015

[2] Apridar, Ekonomi Internasional, Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahandalam Aplikasinya (Jakarta: Unimal Press), hlm 23
[3] Dikutip dari artikel bertajuk Indonesia ASEAN Economic Community 2015

[4] Dikutip dari artikel bertajuk Indonesia ASEAN Economic Community 2015

[5] Carceres, Antonio.Peranan Investasi Asing Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia Timur http://www.laclolospalos.com.
[6] Bank Indonesia. Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional. (Outlook Ekonomi Indonesia 2008- 2012) hlm. 35

[7] Antonio.Dasar-dasar Ekonomi Internasional (Jakarta: Kencana.Carceres 2009)hlm. 32.
[8] Salvatore.Ekonomi Internasional.Edisi Kelima (diterjemahkan oleh Haris Munandar Jakarta: Erlangga 1997)hlm.14
[9] Jawas, Musleh.Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara- Negara Muslim: 2004-2005 Skripsi.Sarjana Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hlm 48.
[10] Krisharianto, Josef dan D. Hartono. Kajian Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment.(Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia 2007) hlm.36
[11] Mankiw, N. Gregory.Makroekonomi, Edisi Keenam (diterjemahkan oleh Fitria Liza Jakarta: Erlangga 2007)hlm.32
[12] Basri, Faisal dan Haris M. Dasar-dasar Ekonomi Internasional  (Jakarta: Kencana.2010)hlm. 21
[13] Sarwedi. 2002. Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya, dalam jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 4, No. 1, Mei 2002. hlm 17
[14] Widarjono. Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. (Yogyakarta: Ekonisia.2005)hlm. 36.
[15] Robert Gilpin. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order (New Jersey: Princeton University Press,2001) hlm112
[16] Putong, Iskandar. Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.2003)hlm.25

[17] Joseph Stiglitz. Globalization and Its Discontents (London: Penguin Books  2002,), 53.