HAM BERPERSPEKTIF GENDER
PENDAHULUAN
Deklarasi PBB
tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 menegaskan, bahwa “setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak akan kebebasan dan
martabat yang setara” Penegasan ini merupakan symbol suatu kehidupan
bermasyarakat dengan suatu visi tentang perlunya menghormati kemanusiaan setiap
orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa
dan jenis kelamin. Masyarakat dunia mengakui bahwa wanita berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan
hak asasi manusia, dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan
bidang-bidang lainnya. Pengakuan tersebut diwujudkan dalam Deklarasi
Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita
Tahun 1967, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
pada tahun1979 yang dinyatakaan berlaku pada tahun 1981, dan Deklarasi
Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita pada tahun 1993.
Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi
manusia. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa pelanggaran hak-hak berikut
:
Ø
Hak atas kehidupan
Ø
Hak atas persamaan
Ø
Hak atas
kemerdekaan dan keamanan pribadi
Ø
Hak atas perlindungan yang sama dimuka umum
Ø
Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik
maupun mental yang sebaik-baiknya.
Ø
Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja
yang baik
Gender dibangun dan dikonstruksikan sedemikian
rupa melalui adat, tradisi, kebiasaan pola asuh, pendidikan, untuk membedakan
tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki
dibedakan antara seks (jenis kelamin) secara biologis dan realitas konstruksi
sosial budaya . Secara kodrat
biologis, perempuan adalah
menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, menopause, sedangkan laki-laki menghasilkan sperma yang dapat
membuahi sel perempuan , secara
fakta sosial , perempuan dikonstruksikan
sebagai pengasuh anak, mengatur rumah tangga,
yang berkaitan dengan fungsi di ranah domestik , sedangkan laki-laki adalah
sebagai kepala rumah tangga.pencari nafkah keluarga, bertugas di ranah publik
Berdasar kedua fakta tersebut, maka dapat dibedakan antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang. Dalam
tabel berikut :
|
Aspek yang dibedakan
|
Perempuan
|
Laki-laki
|
|
Karakteristik sifat
Ruang Lingkup kerja
Fungsi
Stereotip kerja
Pembagian kerja gender
|
Feminin
Domestik
Pencari
nafkah tambahan
Kerja
feminine
Reproduktif
(mengasuh anak, mengurus rumah tangga, dan sebagainya)
|
Maskulin
Publik
Pencari
nafkah utama
Kerja
maskulin
Produktif (kerja yang
menghasil
|
Diskriminasi
berbasis gender adalah sumber dari berbagai pelanggaran HAM. Diskriminasi
tersebut dapat berbentuk marginalisasi (peminggiran),
yang banyak terjadi dalam bidang ekonomi, sub-ordinasi (penomorduaan), adanya anggapan bahwa
perempuan lemah, stereotip (citra
buruk), pandangan buruk terhadap perempuan, violence
(kekerasan), yaitu serangan fisik dan psikhis, beban kerja berlebihan, yaitu
tugas dan tanggungjawab perempuan yang berat dan terus menerus.
Kesadaraan mengenai hak-hak perempuan dalam
masyarakat tidaklah dapat tercipta dengan sendirinya tanpa melalui upaya
rekayasa social (social enggenering).
Kondisi ini dapat dicapai apabila seluruh lapisan masyarakat baik di tataran
eksekutif, legislative, yudikatif maupun sebagai warga masyarakat memiliki
pemahaman yang utuh mengenai hak-hak asasi perempuan, dan ini merupakan
tanggungjawab kita bersama.
HAK-HAK ASASI PEREMPUAN YANG DILINDUNGI
DOKUMEN-DOKUMEN HAK ASASI DASAR PBB
Ø
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)
Preambule DUHAM :
“ Membuat komitmen bahwa bangsa-bangsa di dunia yang mengikrarkan
Deklarasi Universal Hak Asasi manusia secara kerjasama dengan PBB akan mencapai
pemajuan (promotion) penghormatan universal dan observance of human rights dan fundamental freedoms”.
Pasal 1 :
“Semua orang dilahirkan
merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal
dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat
persaudaraan.”
Pasal 2 :
“Setiap orang berhak atas
semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan
tidak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau
kemasyarakatan, hak milik kelahiran
ataupun kedudukan lain…”
Ø
Konvensi Internasional Hak Politik dan Sipil
(ICCPR)
Ø
Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya (ICESCR)
Ø
Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi Rasial (ICERD)
Ø
Konvensi Anti Penyiksaan (CAT)
Ø
Konvensi Hak Asasi Anak (CRC)
Ø
Konvensi Penghapusan Semua Bentuk diskriminasi
Terhadap Perempuan (CEDAW)
Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, disebut juga sebagai Konvensi Wanita . Konvensi Wanita menekankan pada kesetaraan dan
keadilan antara wanita dan laki-laki (equality
and equity) , yaitu persamaan hak
dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang dan segala kegiatan.
Konvensi wanita mengakui adanya :
a.
perbedaan biologis atau kodrati antara wanita dan
laki-laki
b.
perbedaan
perlakuan terhadap wanita yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada
wanita. Kerugian itu berupa sub-ordinasi kedudukan dalam keluarga dan
masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan
peluang yang ada.
c.
Perbedaan kondisi dan posisi antara wanita dan
priakarena perlakuan diskriminatif atau karena lingkungan, keluarga dan
masyarakat tidak mendukung kemandirian wanita.
Prinsip Konvensi Wanita adalah
a) Prinsip persamaan, b) Non-Diskriminasi , c) Kewajiban Negara. Prinsip-prinsip
tersebut dapat digunakan untuk
merumuskan strategi memajukan hak-hak asasi perempuan. Prinsip tersebut juga
dapat digunakan sebagai alat untuk mengkaji apakah suatu kebijakan , aturan
atau ketentuan mempunyai dampak, jangka pendek maupun jangka panjang yang
merugikan wanita.
PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP
HAK-HAK ASASI PEREMPUAN
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) :
“Segala
warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- Undang-Undang Nomer 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993
- Rekomendasi Umum No.19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan
- Undang-Undang Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :
Pasal 45 : “Hak Wanita dalam Undang-Undang ini adalah Hak Asasi Manusia.”
- Amandemen II UUD 1945 :
Pasal 28 a :
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.”
Pasal 28 I ayat (1) :
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu.”
- Undang-Undang Nomer 26 tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu
Berbagai bentuk
peraturan yang sudah ada menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan
perlindungan yang optimal bagi perempuan, baik di ranah publik maupun domestik,
namun demikian hukum yang berlaku dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkhi
yang masih mempengaruhi rumusan hokum yang berlaku.
Pemahaman di dalam masyarakat mengenai hukum hanya
terpusat pada hukum sebagai aturan-aturan, norma-norma dan asas-asas. Dalam hal
ini hukum harus dilihat sebagai suatu system yang terdiri dari tiga komponen
yaitu legal substance sebagai produk
hokum, kebijakan, aturan perundang-undangan), legal structure (institusi atau penegak hukum ) serta legal culture (budaya hukum, meliputi
ide-ide, sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum).
Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum
merupakan permasalahan yang selama ini
terjadi, yaitu :
- Masyarakat
- Hukum dan perlindungan
- Pranata peradilan Pidana
- Pelaku Tindak kekerasan
- Korban tindak kekerasan
- Lembaga legislative
- Lembaga Pers
PENUTUP
Perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk
memberikan perlindungan hokum bagi perempuan. Namun demikian dalam
penegakannya tidak dapat dilepaskan bagaimana
struktur yang memadai baik sarana prasarana maupun para penegak hukumnya
dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan serta nilai
dalam masyarakat yang cenderung
mengabaikan hak-hak korban merupakan permasalahan yang sangat kompleks, tidak
mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya kemauan, keinginan dari seluruh komponen dalam masyarakat, Negara
untuk berempaty.
pekanbaru,28 Desember 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar