BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Terciptanya kehidupan yang kondusif, nyaman, dan tentram
dalam berbangsa dan bernegara merupakan
suatu momentum yang dinanti-nantikan oleh sebagian besar
penghuni republik ini. Adapun untuk mewujudkan cita-cita tersebut
adalah dengan cara mensterilisasi serta memperbaiki beberapa hal yang
memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat di negara ini, salah satunya adalah masalah penegakan hukum.
Penegakan hukum hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku
manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan
yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah
disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat
semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum
sebagaimana pendapat kaum legalistik
Namun yang
terjadi pada saat ini jika kita mengamati,
melihat dan merasakan bahwa penegakan hukum di
negara ini berada pada kondisi yang tidak
menggembirakan. Masyarakat mempertanyakan kinerja aparat
penegak hukum. maka perlu dikaji lebih eklusif mengenai masalah
penegakan hukum, lebih spesifiknya mengenai keadilan karena banyak
spekulasi-spekulasi negatif yang berkembang di tengah masyarakat yang
mengatakan bahwa penegakan hukum saat ini sudah mulai menjauh dari
keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
Dalam tulisan ini
pemakalah akan mencoba membahas tentang hubungan keadilan dan hukum, prespektik
keadilan dalam lingkup nasional, serta
bagaimana bentuk dari keadilan yang diharapkan oleh masyarakat yang
sejalan dengan hukum yang ada.
B. Rumusan Masalah
Adapun
rumusan permasalahan dari pembahasan makalah ini adalah :
1.
Pengertian hukum dan Keadilan !
2.
Hubungan hukum dan
Keadilan !
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Hukum dan Keadilan Sosial
Mengutip pernyataan Sam
Watertson, without the law, there can be no justice. And without
justice, there can be no freedom. (Tanpa hukum, tidak akan ada
keadilan. Dan tanpa keadilan, tidak akan ada kebebasan).
Satjipto Rahardjo dalam
bukunya Biarkan Hukum Mengalir menuturkan bahwa hukum adalah
tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja pula dibebankan
padanya. Sepanjang sejarahnya, manusia meninggalkan jejak-jejak yang demikian,
yaitu membangun dan mematuhi hukum (making the law) dan merobohkan
hukum (breaking the law). Sejarah hukum penuh dengan jejak-jejak
pergulatan manusia untuk menemukan tatanan yang ideal bagi zamannya. Ada saatnya
ia membangun suatu tatanan yang ‘bengis’, yang akhirnya diubahnya sendiri
menjadi lembut.
Berbicara soal hukum, Dr. Mudzakir
sebagaimana dikutip oleh Mirza Satria Buana, pun mengungkapkan bahwa hukum
merupakan satu-satunya alat untuk dapat memberikan rasa keadilan,
kesejahteraan, kepastian hukum dan kebenaran bagi warga negara. Hukum adalah
sebuah norma yang mau tidak mau, suka tidak suka harus ditaaati dan dipatuhi
oleh warga negara tanpa terkecuali oleh para elit negara sendiri. Hukum
itu tentu hanya bisa berlaku efektif apabila antara aparat dan rakyat terjalin
pemahaman yang sama mengenai isi hukum dan mengapa hukum harus berbuat begini
atau begitu kepada mereka.
Dalam kompleksitas Negara, hukum
memiliki banyak tujuan dari dirinya. Tidak hanya sebagai alat pengatur
masyarakat, namun juga sebagai pemberi rasa kepastian hukum, kemanfaatan bagi
masyarakat dan yang terutama sebagai tonggak pedang keadilan bagi masyarakat.Mengenai hal ini, ada beberapa teori yang diungkapkan oleh
para ahli yang berkenaan dengan hukum, seperti
teori Plato tentang Hukum Sebagai Keadilan, Aristoteles Hukum
sebagai Perasaan Sosial Etis, Thomas Aquinas Hukum Itu Merupakan
Tatanan Ilahi, Jean Bodin Hukum merupakan Perintah Penguasa yang
berdaulat, Jhon Locke Hukum Sebagai Alat Pelindung Hak Kodrat,
Jeremy Bentham Hukum Sebagai Alat untuk Mencapai Kebahagiaan, dan
Satjipto Rahardjo dengan teori Hukum Progresif. Begitu
banyaknya teori yang dikembangkan oleh para ahli, namun dalam makalah sederhana
ini hanya akan sedikit menyoroti pemikiran Karl Marx dan Jurgen Habermass
mengenai hukum dan keadilan sosial.
B. Pengertian
Keadilan
Sebelum lebih jauh membahas antara
hukum dan keadilan sosial menurut pemikiran Karl Marx, alangkah baiknya jika
kita mengetahui terlebih dahulu pengertian daripada keadilan itu sendiri. Ada
beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai pengertian keadilan, yang
mana telah dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya, diantaranya:
· Keadilan adalah kemauan yang
bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang
semestinya untuknya (Iustitia est constats perpetua voluntas ius suum cuique
tribuendi – Ulpianus).
· Keadilan adalah suatu kebijakan
politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan
aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles).
· Keadilan adalah kebajikan yang
memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya
(Keadilan Justinian).
· Setiap orang bebas untuk menentukan
apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari
orang lain (Herbert Spencer).
· Roscoe Pound melihat keadilan dalam
hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa
hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia
sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.
· Tidak ada arti lain bagi keadilan
kecuali persamaan pribadi (Nelson).
· Norma keadilan menentukan ruang
lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual,
sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas
sesuai dengan kesejahteraan umat manusia (John Salmon).
· Keadilan, buat saya adalah suatu
tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran
bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah, keadilan
kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi
(Hans Kelsen).
· John Rawls mengkonepsikan keadilan
sebagai fairness, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang
yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan
kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada
saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka
untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.
Begitu banyaknya pengertian keadilan
yang diungkapkan para ahli, Satjipto Rahardjo sendiri mengemukakan pendapatnya
mengenai keadilan. Menurutnya, keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam
memberikan perlakuan terhadap objek di luar diri kita, yang mana objek yang ada
di luar diri kita ini adalah manusia. Bagaimana anggapan kita tentang manusia,
itulah yang akan membuahkan ukuran-ukuran yang kita pakai dalam memberikan
perlakuan terhadap orang lain. Apabila manusia itu kita anggap sebagai makhluk
yang mulia, maka perlakuan kita terhadapnya pun akan mengikuti anggapan yang
demikian itu dan hal ini akan menentukan ukuran yang akan kita pakai dalam
mengahadapi mereka.
C. Hakikat
Hukum dan Keadilan
Menurut Hans Kelsen, hukum adalah
suatu tatanan perbuatan manusia. ‘Tatanan’ adalah suatu sistem aturan. Hukum
bukanlah seperti yang terkadang dikatakan, yakni sebuah peraturan. Namun, hukum
adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami
melalui sebuah sistem. Mustahil untuk mengangkat hakikat hukum jika kita
membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri. Hubungan-hubungan
yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga
penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna
berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum
tersebut.
Socrates menyatakan bahwa hakikat
hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayanai kebutuhan keadilan dalam
masyarakat. Menurutnya, hukum itu menunjuk keadilan. Adapun Plato mencanangkan
suatu tatanan di mana hanya kepentingan umum yang diutamakan, yakni partisipasi
semua orang dalam gagasan keadilan. Lebih tepatnya ia mencanangkan suatu negara
di mana keadilan akan dicapai secara sempurna. Pandangan tentang keadilan dari
zaman klasik juga dikemukakan oleh Aristoteles. Bagi Aristoteles, keadilan
hukum sama dengan keadilan umum.
Berbeda dengan Prof. Dr. Achmad Ali,
S.H, M.H, guru besar ilmu hukum pada fakultas hukum UNHAS. Ia meragukan
pandangan yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata keadilan. Sebab
menurut pemikirannya, keadilan itu sendiri sesuatu yang abstrak dan bersifat
subjektif. Karena bagaimanapun, keadilan itu menyangkut nilai etis yang dianut
masing-masing individu.
Menurut Hans Kelsen, kerinduan akan
keadilan merupakan kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah
yang tidak dapat ditemukan oleh manusia sebagai seorang individu terisolasi,
dan oleh sebab itu ia berusaha mencarinya di dalam masyarakat. Dengan kata lain
Hans Kelsen mengatakan, hakikat keadilan adalah kebahagiaan sosial.
Jika kita berbicara tentang
keadilan, maka keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang
berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan
penerapannya. Keadilan dalam pengertian ini sesuai dengan dan diharuskan oleh
setiap hukum positif, baik itu tatanan hukum kapitalistik maupun komunistik,
demokratik maupun otokratik. Keadilan berarti pemeliharaan atas tatanan hukum
positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan
hukum positif tersebut, keadilan inilah yang disebut sebagai keadilan
berdasarkan hukum. Hanya dalam pengertian legalitas inilah konsep keadilan bisa
masuk ke dalam ilmu hukum.
Hukum dalam tataran implementasinya
bercorak rigid dan responsif; hukum menjadi rigidketika
diposisikan sebagai sebuah norma yang agung dalam menjaga pranata ketertiban
dan kepastian hukum di masyarakat, namun disisi lain hukum juga harus mampu
menjelma sebagai perwujudan dari cita-cita masyarakat, disinilah dikedepankan
hukum yang memiliki ‘rasa empati’ terhadap rakyat (responsive).
Konsep hukum responsif merupakan
jawaban atas kritik bahwa hukum seringkali lepas dari realitas sosial dan
cita-cita keadilan. Konsep ini juga merupakan suatu upaya untuk
mengintegrasikan kembali teori hukum , pilsafat politik, dan telaah sosial.
Pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian yang sangat besar yang terus
menerus dari teori hukum modern, untuk membuat hukum lebih responsif terhadap
kebutuhan sosial dan lebih cerdas tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan
tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum.
Sifat responsif dapat diartikan
sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan
tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif juga mengandung arti
suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen. Tetapi di dalam hukum
responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa sistem hukum dibuka
untuk tuntutan-tuntutan kerakyatan.
D. Jurgen Habermass dan Teorinya
Karl Marx sebagai pendahulu
Habermass adalah filsuf yang secara radikal mengkritik pola dan praktek
liberalisme-kapitalisme, yang memang bertentangan dengan prinsip pencerahan dan
emansipasi sebagaimana dimaksud dalam humanisme-antroposentris. Marx yakin
bahwa lewat perjuangan kelas dan revolusi, susunan masyarakat kelas akan
diruntuhkan, sehingga persamaan dengan terhapusnya hak milik dan hubungan pemilikan
subjek-objek, alienasi, nantinya akan menjadi lenyap. Akan tetapi rupanya
Marx dengan materialisme sejarahnya masih terjebak pada statisme masyarakat.
Sama dengan pola positivisme, Marxisme menilai masyarakat hanya sampai pada
sisi materialnya. Adapun determinisme ekonomi Marxisme juga berdasarkan atas
pemahaman positivistis tentang proses-proses sejarah masyarakat, yaitu bahwa
sejarah masyarakat berlangsung menurut keniscayaan hukum-hukum alam. Karena
basis (ekonomi) masyarakat menentukan superstruktur, maka perubahan pada
basis itu berarti mengubah superstruktur.
Dengan didasari keprihatinan untuk
mengatasi problem determinisme ekonomi Marxisme ortodok tersebut, selanjutnya
lahirlah pemikiran kritis yang dikenal dengan “Teori Kritis.” Teori kritis
itu sendiri pada mulanya dirumuskan oleh Max Horkheimer dan para filsuf yang
tergabung dalam mazhab Frankfurt, sedangkan posisi Habermass adalah
sebagai pembaharu. Berbeda dari Marxisme ortodok, teori kritis hendak
mengembalikan Marxisme menjadi filsafat kritis. Karena sifatnya yang kritis,
teori kritis dimaksudkan sebagai inspirator dan katalisator bagi sebuah gerakan
dalam masyarakat sebagaimana watak Marxisme yang genuine dan
kritis-revolusioner.
·
Teori
kritis Habermass
Jurgen Habermass adalah seorang filsuf dan sosiolog dari
Jerman. Dia adalah generasi kedua dari madzhab Frankfurt. Jurgen habermass
merupakan penerus dari Teori kritis yang ditawarkan oleh para pendahulunya
yaitu Max Horkheimer, Theodor Adorno dan Herbert Marcuse. Teori Kritis yang dipaparkan
oleh para pendahulunya berakhir dengan kepesimisan atau kebuntuan. Meskipun
begitu, teori kritis tidaklah begitu saja berhenti sampai di sini. Dengan
menggunakan paradigma baru, Habermass telah melangkah bergerak kembali
membangkitkan teori itu.
Dalam pandangan Habermass, kebuntuan-kebuntuan yang terjadi
pada mazhab Frankfurt adalah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
a)
Terjebak
oleh daya integrative sistem masyarakat kapitalisme lanjut (the old
capitalism), padahal dalam kenyataannya kaum buruh tidak mesti sepenuhnya
terhegemoni dalam masyarakat kapitalis itu;
b)
Teori
kritis tetap bertolak pada pandangan Marx yang terlalu pesimis terhadap manusia
yang memandang manusia semata-mata makhluk ekonomi dengan dialektika
materialnya; dan
c)
Teori
kritis menerima sepenuhnya pemikiran Marx, bahwa manusia adalah makhluk yang
bekerja, yang berarti juga menguasai.
Kegagalan teori kritis generasi pertama lebih disebabkan
terperangkap atas teori filosofis Karl Marx yang mereduksi manusia hanya
sebagai makhluk pekerja. Kemudian Jurgen Habermass muncul sebagai pembaharu
Teori Kritis dengan memperbaharui konsep paradigma komunikasi. Pada hakikatnya
teori kritis ini memiliki empat karakter utama yaitu :
a)
Teori
kritis bersifat historis, artinya teori kritis dilambangkan berdasarkan situasi
masyarakat yang konkrit dan kritik imanen yaitu kritik terhadap masyarakat yang
nyata-nyata tidak manusiawi.
b)
Teori
kritis bersifat kritis terhadap dirinya sendiri dengan cara evaluasi, kritik
dan refleksi atas dirinya sendiri.
c)
Teori
kritis menggunakan metode dialektis sehingga teori kritis memiliki kecurigaan
terhadap situasi masyarakat aktual.
d)
Teori
kritis adalah teori dengan maksud praktis yaitu teori yang mendorong
transformasi masyarakat dan hanya mungkin dilakukan dalam praxis.
E. Perbandingan
Keadilan Sosial Habermass dan Karl Marx
Karl Marx menyangkal bahwa keadilan adalah sebuah kondisi
historis dan faktor sosial. Bagi Marxisme, teori ilmiah mengenai sejarah dari
masyarakat tidak dapat didasarkan pada kesimpulannya dari konsep keadilan dan
ketidakadilan. Sebelumnya, konsep ini merefleksikan kepada sebuah kesediaan
elemental dan instingtif dari operasi hukum tersebut.
Sedangkan konsep keadilan menurut habermass, hukum dapat
menjadi sarana perekat keharmonisan sosial masyarakat majemuk dengan syarat
hukum harus dibentuk dalam komunikasi yang bebas dengan melibatkan para subyek
hukum.
Dalam teori kritisnya aksi komunikatif, Habermass menyangkal
bahwa identitas dan kesadaran masyarakat dibentuk oleh praktek dan kepercayaan
yang berbeda seperti mediasi melalui aksi komunikatif, dimana didasarkan pada
hubungan intersubjektif. Seperti teori keadilan lainnya, teori penyimpangan
etika menghadapi isu benar dan salah, baik dan buruk, dan bagaimana standar
dari etika dapat diadili melalui argumentasi moral dan beralasan persetujuan.
Dia menyatakan bahwa untuk mendapatkan hal tersebut memerlukan komunikasi yang
lancar sehingga persetujuan pada norma yang valid dapat diperoleh. Untuk
pekerjaan demokrasi, habermass mengatakan bahwa harus ada proses publik
mengenai interaksi komunikatif dan kesetaraan hak dari partisipasi politik pada
publik.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Hakikat hukum adalah keadilan,
karena hukum berfungsi melayanai kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Konsep
hukum responsif merupakan jawaban atas kritik bahwa hukum seringkali lepas dari
realitas sosial dan cita-cita keadilan. Adapun hakikat keadilan sosial dalam
pemikiran Karl Marx adalah apabila suatu masyarakat telah terciptanya
perwujudan diri melalui kasih sayang, kerjasama suatu masyarakat tanpa kelas
(classless society), tanpa kekerasan, dan tanpa penindasan, serta manusia yang
terbebas dari segala macam bentuk alienasi diri manusia. Sedangkan konsep
keadilan sosial menurut habermass, hukum dapat menjadi sarana perekat
keharmonisan sosial masyarakat majemuk dengan syarat hukum harus dibentuk dalam
komunikasi yang bebas dengan melibatkan para subyek hukum.
DAFTAR
PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori
Peradilan, (Jakarta, Kencana, 2010)
Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, (Jakarta,
Kompas Media Nusantara, cet. I, 2007)
Rusdianto, Beberapa Teori Hukum Sebagai Hasil dari
Disiplin Ilmu Teori Hukum, (Fakultas Hukum, UNNAR, 2012), Slide
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung, Citra
Aditya Bakti, 1991)
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan
Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari judul asli General
Theory of Law and State: New York; Russel and Russel, 1971, (Bandung,
Nusa Media, 2009)
Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum,
(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar